KPK Perpanjangan Penahanan Bupati Klaten

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap Sri Hartini (SHT), Bupati Klaten yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan tahap PN yang pertama selama 30 hari dari tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017 terhadap tersangka SHT dalam TPK Suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Sebelumnya, SHT telah melewati masa penahanan tahap pertama selama 20 hari, diperpanjang 40 hari, dan hari ini perpanjangan terakhir 30 hari ke depan.

Terkait dengan adanya ‎pengajuan juctice colaborator (JC) yang diajukan oleh SHT, pihaknya pun masih melakukan pertimbangan.

“Masih kami pertimbangkan, karena perlu dilihat keterangan yg diberikan hingga konsistensi tersangka smpai dipersidangan nantinya,” tambahnya.

Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada 30 Desember 2016. Sehari setelah penangkapan, KPK mengumumkan penetapan Sri Hartini sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga menjual promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Di kasus ini, KPK telah menjerat dua orang tersangka yakni Sri Hartini yang diduga sebagai penerima suap dan Suramlan PNS yang diduga sebagai pemberi suap‎.

Sri Hartini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Suramlan selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Share This: