KPK Pertimbangkan Terapkan Ketentuan Pidana Korporasi Untuk Kasus BLBI

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan pidana korporasi, bagu kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) atas tersangka Syafrudin Arsyad Temenggungm, mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

“Kami juga dapat info  penyidik mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan pidana korporasi sebagai strategi memaksimalkan asset recovery,  dan untuk mengejar aset aset yang diuntungkan dari BLBI,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Ia menjelaskan penerapan Perma sebagai upaya maksimal pengembalian negara yang merugi Rp 3.7 Triliun dari tindakan SAT. Dimana saat itu dirinya menerbitkan SKL terhadap obligor BLBI, Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Sjamsul diwajibkan membayar pengembalian hutang sekitar Rp 4.8  Triliun, namun dalam realisasinya dia hanya membayar Rp 1.1 Triliun dan masih tersisa Rp 3.7 Triliun belum dibayar.

Febri menjelaskan, pihaknyatengah fokus terhadap pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari BLBI ini. Kita telusuri aset-aset dari pihak yang diuntungkan dalam kasus ini.

“Ini tentu kita akan telusuri aset-aset baik pribadi atau perusahaan. Maka KPK akan menelisuri lebih jauh lagi, baik di Indonesia ataupun aset di luar negeri. KPK rencananya akan membangun kerjasama internasional yang sudah difasilitasi  untuk memaksimalkan aset recovery dan pengumpulan bukti,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika ada aset recovery dibutuhkan, KPL  akan mempertimbangkan  atas itu. Apalagi ada putusan MA,  dalam kondisi apa korporasi perlu bertanggung jawab.

Share This: