KPK sita 7 aset mantan Walikota Madiun dalam kasus TPPU

_

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Madiun melakukan penyitaan 7 aset kekayaan Walikota Madiun, Bambang Irianto (BI) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang dilakukan di Polres Madiun Kota dalam penanganan penyidikan indikasi TPPU di Madiun.

“Ada 7 orang anggota DPRD setempat dan pihak swasta. Penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan di penyidikan, termasuk penyitaan uang di beberapa rekening antra lain di BTPN, BTN, BNI, dan Bank Jatim di Kota Madiun dan ada penambahan hari ini dari rekening bank mandiri. Selain itu juga pihak penyidik melakukan penyitaan dan pemasangan plang di 7 lokasi yakni 1 ruko dan 6 bidang tanah,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Ia mendetailakn 7  lokasi tersebut antara lain: Satu ruko di Suncity Festival, Madiun Blok C-22, sedangkan 6 lokasi penyitaan tanah antara lain:

  1. Tanah di jalan Sikatan no.6 kelurahan nambangan lor kecamatan mangunharjo, madiun. Luas 4.002 meter persegi
  2. Tanah di jalan ponorogo, no 100 kelurahan josenan, kecamatan taman kota, madiun, luas 989 m2
  3. Tanah di jalan Jendral Ahmad Yani nomor 73 kelurahan pangongangan kecamatan mangunharjo, madiun. Luasnya 479 M2 (kantor DPC Demokrat)
  4. Jalan Tanjung Raya, kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun luas 493 M2
  5. Jalan Hayam Wuruk, Mangunharjo Madiun dengan luas 5278 M2
  6. Tanah Sawah Desa Tinggar, Kecamatan Bandarkedunmulyo, Jombang, Jawa Timur dengan luas 6.350 M2.

Sebelumnya, KPK menetapkan BI sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status BI sebagai tersangka TPPU tersebut merupakan pengembangan penyidikan KPK dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012 yang sudah menjeratnya sejak Oktober tahun 2016.

Namun, seiring proses penyidikan, KPK menjerat BI sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga perkara tersebut adalah, indikasi korupsi terkait proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012, kedua indikasi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas BI selaku Wali Kota Madiun selama periode menjabat. Sedangkan kasus yang ketiga adalah indikasi tindak pidana pencucian uang yang hingga kini masih terus dikembangkan oleh KPK.

Share This: