KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus DPRD Jatim

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Ketua Komisi B Jawa Timur, terkait pengawasan kegiatan anggaran dan Revisi Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

KPK tingkatkan status ke penyidikan dengan 6 tersangka,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Keenam orang tersebut terdiri dari Ketua DPRD Komisi B Jawa Timur, Staf DPRD dan 2 Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian janji atau hadiah terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda terkait Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Keenam orang itu adalah Mochamad Basuki (MB), Ketua Komisi B Fraksi Gerindra, Bambang Heryanto (BH), Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur, Rohayati (R) Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rahman Agung (RA),  staf DPRD Tingkat 1,  Santoso (S), staf DPRD Tingkat 1, dan Anang Basuki Rahmat (ABR) Ajudan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur,” jelasnya.

Dijelaskan oleh Basaria, operasi Tangkap Tangan dilakukan pada Senin (5/6) lalu pada sekitar pukul 14.00 WIB KPK mendatangi kantor DPRD Jawa Timur dan mengamankan 3 orang yakni RA, S, dan ABR. Pada jam yang sama tim KPK amankan BH di kantornya.

Kemudian pada pukul 24.00 WIB KPK mengamankan 2 orang di Jalan Raya Prinen Malang yaitu MB dan supirnya, dan kemudian terakhir penyidik amankan ROH  di kediamannya pada dini hari tadi pagi tanggal 6 Juni.

“Dari OTT, penyidik KPK mengamankan Rp 150 juta dari tangan RA di ruang komisi B Jatim dalam bentuk pecahan uang Rp100 ribu tas kertas yang diserahkan ABR ajudan Kadis Pertanian sebagai perantara BH kepada RA untuk diserahkan ke MB,” jelasnya.

Uang yang disita oleh KPK itu, berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD. Selain itu, ada pula suap yang diberikan berkaitan dengan revisi Perda Pengendalian Ternak Sapi.

“Diduga uang itu pembayaran triwulanan kedua dari total komitmen Rp600 juta di setiap kepala dinas diberikan kepada DPR terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Provinsi Jatim tentang penggungaan anggaran tahun 2017,” jelasnya.

Sebelumnya, pada akhir mei 2017 diduga MB juga telah menerima sejumlah uang yaitu 26 Mei 2017 sebesar Rp 100 juta dari ROH kadis perternakan terkait pembahsan revisi perda No 3 tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

“Pada 21 Mei MB terima sebesar Rp50 juta dari kadis perindustrian dan perdagangan dan Rp100 juta dari kadis perkebunan pada triwulan 1 dari kadis pertanian Jatim,” tegas Basaria.

Akibat hal tersebut, pihak pemberi suap yakni BH ABR dan ROH disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a abatu huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak yang diduga penerima MB, S dan RA disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah no 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Share This: