KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu dan Istrinya Sebagai Tersangka

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (RM) dan istrinya Lily Martiani Maddari (LLM) sebagai tersangka. Selian keduanya, ada 3 orang lainnya  ditetapka  sebagai tersangka dugaan suap proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu, terkait proyek. KPK menetapkan 4 orang tersangka, 3 orang diduga penerima, yakni Gubernur Bengkulu periode 2016-2021, istri Gubernur, Rico Dian Sari (RDS) seorang pengusaha, serta 1 orang yang diduga pemberi yakni Jhoni Wijaya (JHW), Direktur PT Statika Mitra Sarana,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Keempatnya terkait dugaan pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan oleh PT SMS di Provinsi Bengkulu, dari komitmen 10% per proyek dari total proyek sebesar Rp 53 Miliar yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

“Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan Rp 4,7 miliar setelah kena pajak. Dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong, yakni Proyek pembangunan/peningkatan jalan TES- Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 37 Miliar, dan Proyek pembangunan/peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp16 Miliar,” paparnya.

Atas perbuatannya JHW sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk penerima yakni RDS, LMM, dan RM disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasca penetapan keempatnya, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertana di sejumlah lokasi. RM ditahan di rutan cabang KPK di Guntur, LMM ditahan di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kavling C1, RDS ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, dan JHW ditahan di rutan Polres di Cipinang, Jakarta Timur.

Share This: