KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN Sebagai Tersangka Kasus BLBI

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) sebagai tersangka  berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK sendiri telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

“Setelah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapka  SAT sebagai tersangka,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Tersangka SAT  diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004.

“Akibat hal tersebut, diduga terjadj kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp3,7 Triliun,” tambah Basaria.

SAT disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasak 55 ayat 1 (1) KUHP.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas di era krisis moneter 1998. Pinjaman ini dilakukan atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mengatasi masalah krisis.

Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Hasil audit BPK, terindikasi penyimpangan sebesar Rp138,4 triliun.

 

Share This: