KPK Tidak Hadir, Sidang Perdana Pra Peradilan Miryam Ditunda

_

Sidang perdana pra peradilan Miryam S. Haryani, hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak KPK tidak hadir. Alasan KPK, belum menerima surat pemanggilan dari pihak pengadilan.

“Sampai kemarin, informasi dari Biro Hukum, belum mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita koordinasikan dengan pihak Pengadilan Negeri, terutama juga untuk kebutuhan persidangan di minggu depan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Menurut Febri, KPK menilai dasar tim kuasa MSH mengajukan pra peradilan dinilai kurang tepat. Sebelumnya kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan keberatan atas status tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang e-KTP.

“Kita sudah baca permohonan yang diajukan tersebut. Dan sebenarnya kita dari awal tegaskan berulang kali, bahwa KPK tidak pernah menggunakan pasal 22 jo Pasal 35 UU Tipikor terkait dengan keteranagan palsu. Itu sudah kita sampaikan, atas sejumlah kasus yang sudah kita tangani,” kata Febri.

“Dan hakim juga menegaskan, bahwa KPK berwenang untuk menangani Pasal 22, Pasal 21, atau pun pasal yang kita kenakan pasa tersangka MSH saat ini. Secara lengkap tentu argumentasi itu akan kita sampaikan di rangkaian proses persidangan praperadilan berikutnya,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan,  KPK menghormati proses pemanggilan dari pengadilan tersebut, dan dan pihaknya juga akan memberikan bukti-bukti yang relevan dalam perkara tersebut. Sementara itu, kata Febri, proses penyidikan terhadap srikandi Fraksi Hanura ini tetap dilangsungkan.

Seperti diketahui, dalam persidangan kasus e-KTP beberapa waktu lalu, Miryam S Haryani (MSH) diduga sengaja tidak memberikan keterangan, atau memberikan keterangan palsu, saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Ketika  dikonfrontir oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

 

Share This: