KPK Tunggu Surat Resmi DPR Soal Hak Angket

_

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat resmi dari DPR untuk menyatakan sikap secara resmi, terhadap hak angket yang digulirkan oleh anggota DPR,

“Kalau sudah dapat surat dari sana (DPR),” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Laode M, Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Laode Syarief menjelaskan, kajian KPK bersama dengan ahli hukum terkait dengan keabsahan Hak Angket yang diajukan DPR telah rampung.

“Sudah lengkap dan kami setuju dengan kajian tersebut,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Hasil kajian bersama dengan para ahli hukum, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan materi yang telah dibicarakan oleh pihak KPK. Tapi sejauh ini KPK akan melakukan seperti yang diusulkan asosiasi hukum tata negara.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI merupakan cacat hukum. Hal ini dikarenakan subjeknya yang keliru, kedua karena objeknya yang keliru, dan ketiga prosedurnya yang salah.

Terkait dengan subjek, menurut Mahfyd, secara historis hak angket itu dulu hanya untuk pemerintah.

“Dulu di Inggris pertama kali hak angket juga ditujukan kepada pemrintah. Lalu kita ambil di Indonesia pada tahun 50-an. ketika kita menganut sistim parlementer untuk kepentingan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Itu lalu diadopsi di dalam Undang-undang yang sekarang hak angket, tapi konteksnya pemerintah,  karena tidak mungkin DPR itu mengawasi yang bukan pemerintah. Itu satu dari sudut sejarah,” jelasnya.

Yang kedua keliru dengan objeknya. Ini didasarkan pada pasal 79 ayat 3 UU MD3 itu menyatakan,  Hak Angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah, yang dalam UU itu disebut dalam penjelasannya bahwa siapa itu Pemerintah, Presiden, Wapres, para menteri, Jaksa Agung, Kapolri dan Lembaga Pemrintah Non Kementerian, seperti basarnas, LIPI, Wantimpres.

“Tapi diluar itu seperti KPK itu bukan lembaga pemerintah,” paparnya.

Lalu yang ketiga terkait dengan prosedur. Dalam pembuatan Pansus itu diduga kuat melanggar UU.

“Pertama, menurut yang disiarkan di media massa, pada waktu itu dipaksakan prosedurnya. Ketika ditanyakan masih ada yg tidak setuju, sebentar dulu lalu tiba-tiba diketok. Seharusnyaa jika dalam keadaan belum bulat, mestinya kan divoting. Nah itu dianggap sebagai manipulasi persidangan,” tegasnya.

 

 

Share This: