Kuasa Hukum GKR Hemas Nilai PTUN Lindungi MA

_

Hukum GKR Hemas Irmanputra Sidin menilai,  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, terhadap tindakan Wakil Ketua MA Non Yudisial Suwardi,  tidak memproteksi Mahkamah Agung.

“Sebenarnya ini momentum yang diharapkan PTUN untuk menorehkan sejarah,  bahwa siapapun tunduk atas nama hukum itu. Memperingatkan siapapun untuk tunduk pada putusan MA.  Namun nampaknya putusan PTUN  hari ini untuk memproteksi MA.  Itu (terbaca) dari alasan Majelis Hakim yang mengatakan pemanduan pengambilan sumpah itu tidak boleh jadi objek gugatan,” kata Irman usai Putusan Pengadilan di PTUN Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Irman menilai, arah putusan pengadilan ini akan diarahkan menjadi konflik pengadilan yang nantinya akan memperlebar spektrum permasalahannya. Padahal, menurutnya, setiap negara hukum harus dapat meminimalisir spektrum konflik agar tidak menimbulkan dampak kemana-mana.

Irman mengatakan, dampak pembatalan permohonan yang diajukan oleh kliennya akan dapat menimbulkan ancaman kudeta politik. Hal ini dikarenakan putusan hari ini tidak bisa dijadikan momentum bagi publik, bahwa putusan MA harus dihormati.

“Orang suatu saat berpikir bahwa tidak perlu patuhi putusan MA, toh kita bisa langgar di situ, Wakil Ketua MA pernah melanggar juga. Dan kita minta permohonan pembatalannya toh PTUN juga tidak mengabulkannya. Ini ancaman berikutnya adalah kudeta, yang nantinya bisa menginspirasi kekuatan politik bahwa kudeta terhadap kekuasaan itu bisa dilakukan, karena bisa jadi kekuasaan hukum tidak mampu,” jelasnya.

Mezki demikian, Irman mengaku tetap menghargai putusan pengadilan dengan segala integritas dan kapabilitas para hakim. Mengingat, katanya, putusan baru ini tidak satu pun kata dan kalimat yang menyatakan bahwa kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan kawam -kawan itu sah.

“Itu yang paling penting,” tandas Irman.

 

Share This: