Kuasa Hukum Miryam Kembali akan Pra Peradilankan KPK

_

Meski pun kliennye kini sudah mendekam di tahanan KPK, Kuasa Hukum Miryam S Haryani, Aga Khan, belum bisa menerima keputusan KPK yang telah memasukkan Miryam ke dalam DPO.

Menurut Aga Khan, ketidakhadiran kliennya ketika dipanggil KPK karena sebelumnya telah memohon praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK.

“Kami akan menempuh langkah hukum pra peradilan kembali, terkait dengan pemasukkan nama Miryam ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dilakukan oleh KPK pada (26/4) lalu,”  kata Agha ketika ditemui , di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Aga menjelaskan,   ketidakhadiran kliennnya dalam dua kali pemanggilan oleh  KPK pasca penetapan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada sidang Kamis 30 Maret 2017 terkait pemberian keterangan palsu oleh Miryam, karena kliennya saat itu berhalangan hadir dan telah mengirimkan surat keterangannya pada pihak KPK.

“Kami tiga kali kirim surat loh, boleh ditanya. Malah dikeluarkan DPO. Status DPO bilangnya karena tidak ada alasan yang jelas dan sah,” ungkapnyaAga Khan

 

Sebelumnya pihaknya telah menempuh jalur hukum yakni melalui pra peradilan terkait penetapan tersangka yang disematkan oleh kliennya dan sudah didaftarkan di Pengadilan Jakarta Selatan ter-tanggal (21/4) lalu.

Ia menjelaskan pra peradilan yang dilayangkan oleh pihaknya kepada KPK substansinya kepada keberatan atas penetapan tersangka.

“Logikanya kalau kita keberatan sebagai tersangka nggak mau dong dipanggil. Saya janjikan kepada KPK, Miryam akan datang tanggal 26. Tapi sebelum tanggal 26, tanggal 25 saya berikan surat bahwa ada praperadilan. Tapi nggak dijawab KPK, malah ditanggapi dengan status DPO. Seharusnya KPK bisa koordinasi dengan kita dulu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan akan melakukan pra peradilan kembali atas penetapan yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap kliennya.

“Ini DPO bisa kami praperadilan lagi,” bebernya.

Menurut Aga Khan, kliennya tidak melarikan diri sama sekali seperti apa yang dikabarkan oleh  KPK beberapa waktu lalu, sehingga KPK menyurati kepolisian untuk membantu mencari Miryam yang diduga saat itu melarikan diri.

“Bukan melarikan diri, Miryam tuh masih kalut. Sekarang harus dijelaskan, klien saya itu kena pasal 22 ya keterangan palsu. Dalam sejarah KPK baru ini. Makanya kita keberatan dengan status tersangka ini. Mungkin nanti Miryam diperiksa dulu aja ya oleh KPK,” ungkapnya.

Seperti diketahui, mantan anggota Komisi II DPR tersebut dinilai tealah memberikan keterangan palsu pada persidangan (23/3) lalu. Dalam persidangan dirinya mengutarakan bahwa keterangan dalam BAP yang telah diberikannya ke penyidik dibuat atas tekanan oleh penyidik.

Dalam persidangan itu Miryam mengaku tidak tahu-menahu mengenai pemberian uang dalam kasus e-KTP.

Setelah berstatus tersangka, Miryam kemudian dipanggil penyidik KPK pada hari Kamis, 13 April, dan Selasa, 18 April.  Namun Miryam tak memenuhi panggilan. Akhirnya hari ini Miryam dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Senin (1/5) dini hari,  pukul 00.20 WIB, polisi bersama dengan KPK menangkap Srikandi Partai Hanura tersebut di sebuah Hotel di Kawasan Kemang Jakarta Selatan. Dan malam tadi, sekitar pukul 21.29 WIB Miryam ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Klas 1 Cabang KPK Jakarta Timur .

 

 

Share This: