La Ode Ida Minta Presiden Tunda Pengalihan BP Batam

La Ode Ida (Foto: HW)
_

 

 

Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida meminta Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Kordinator  Bidang Perekonomian tidak terburu-buru meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola  Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam.  

Saat ini proses menuju peleburan  tersebut dikabarkan tengah digodok di Kementerian Perekonomian. Bila peleburan itu terjadi, Walikota Batam akan menjadi ex officio BP Batam.

La Ode Ida menyampaikan hal itu dalam Diskusi Publik “Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan Batam”, di Hotek Sari Pan Pasific, Jakarta yang dihelat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rabu (19/12/2018).

Diskusi juga menampilkan Umar Juoro dari The Habibi Center, Ketua Kadin Batam Ampuan Situmeang, Pengamat Kebijakan Publik Danang Girindrawardana dan Enny Sri Hartati dari INDEF.

Menurut La Ode, di tengah situasi serta kondisi yang sangat belum jelas itu Presiden diminta tidak mengeluarkan kebijakan strategis secara tergesa – gesa.

“Sebaiknya Presiden untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat tergesa-gesa terkait persoalan dualisme yang disebutkan dalam tubuh BP Batam. Tidak bagus rasanya kebijakan diputuskan dalam situasi dan kondisi yang harus dikaji lebih dalam itu,” jelas La Ode Ida.

Ia menambahkan, sepanjang penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman RI di tahun 2016,  tidak ditemukan faktor dualisme yang menyebabkan penanganan serta performa BP Batam menjadi tidak lebih baik saat itu.

Justru yang ditemukan adalah ketidakpuasan pihak pemerintah kota Batam dan pergantian pimpinan  BP Batam yang dianggap kaku dan tidak memahami budaya yang sudah ada di BP Batam, lanjut La Ode Ida.

Otorita Batam yang digagas di era kepresidenan Soeharto, dimana BJ Habibie sebagai inisiatornya, dibentuk berdasarkan PP No.74 Tahun 1971 serta Keppres No.41 Tahun 1973. Sebagai kawasan investasi dan daerah industri terkemuka di Asia Pasifik.

Sementara di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, BP Batam dengan Dewan Kawasannya nyaris tidak ada isu yang muncul untuk meleburkan Kepala Badan Pengelola Batam dengan Walikota Batam. Selain BP Batam di era tersebut di perkuat dengan UU No.53 Tahun 1999 juncto PP No.46 Tahun 2007 juncto UU No.44 Tahun 2007 juncto UU 87 Tahun 2011.

Sedangkan di era kepresidenan Joko Widodo, BP Batam terjadi revolusi ganti pengurus dari Mustofa ke Hertanto yang dirasa kaku saat itu, kemudian diganti kembali oleh Lukito, Oktober 2017 hingga kemudian adanya keinginan pemerintah di Desember 2018 ini untuk melebur BP Batam yang dikordinasikan dengan Walikota Batam.

Padahal menurut La Ode Ida, BP Batam sebagai lembaga yang berwatak Parastatal memiliki posisi yang setara dengan Kementerian Kelembagaan dimana sumber keuangannya dari APBN dengan jalur pengawasan politiknya oleh Komisi VI DPR RI.

Jadi dapat saja BP Batam dikordinasikan dengan Walikota Batam namun butuh catatan khusus yang ketat serta watak yang benar benar dapat dipertanggungjawabkan karena Walikota dibawah langsung oleh Presiden.

Apalagi kini dikesankan adanya dualisme dimana Pemerintah Kota merasa tersubordinasi oleh BP Batam, walau hal tersebut belum pernah teruji dan dikaji secara mendalam.

Padahal berdasarkan kajian yang dilakukan didapatkan manajemen BP Batam tidak dalam performnya, birokrasi yang masih konvensional belum berstruktur modern dan sebagainya. Disamping masalah sejumlah kebijakan yang belum tuntas dan tidak sinkron yang ada di sekeliling BP Batam.

“Apakah peleburan atas persoalan dualisme BP Batam dan Walikota Batam, bisa jadi solusi kawasan ini lebih baik lagi? Tidak Sama Sekali, tidak Berkorelasi sama sekali. Bahkan berpotensi besar dilanggarnya UU!” tegas La Ode.

 

Share This: