LSF Tak Bisa Menindak Meski Film “Posesif” Langgar UU

_

Pemutaran film Posesif di beberapa bioskop mikro pada tanggal 22 – 24 September 2017, telah melanggar Undang-undang (UU), karena film tersebut belum mendapat STLS (Surat Tanda Lolos Sensor). “Posesif” baru lolos sensor tanggal 6 Oktober 2017.

Meski melanggar UU, Lembaga Sensor Film (LSF) yang menjalankan amanat UU untuk melakukan penyensoran, tidak dapat melakukan tindakan, karena tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU terkait pemberian sanksi.

“Jadi dalam melangkah itu kita memiliki batasan-batasan. Pegangan kami adalah undang-undang dan PP. Tanpa itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada PP yang mengatur kami untuk melakukan tindakan, kami tidak bisa menindak pelanggaran yang dilakukan film Posesif,” kata Ketua LSF Ahmad Yani Basuki ketika menerima sejumlah wartawan, termasuk balaikita, di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017) pagi.

Yani memaparkan, sejak Agustus 2017 Posesif memang sudah mendaftar untuk disensor. Tetapi waktu itu ada peninjauan dari LSF, ada bagian film yang harus disesuaikan. Film tersebut layak disensor tapi harus direvisi.

“Produser film waktu itu minta waktu berkomunikasi. Tetapi film itu baru mendapat STLS tanggal 6 Oktober. Jadi kalau ada pemutaran sebelum tanggal itu, berarti ada pelanggaran,” tandas Yani.

Menurut Yani, semua orang yang bergerak di dunia film seharusnya sudah mengetahui ada undang-undang yang mengatur, dan mengetahui isinya. Jadi walau pun dalam buku putih Festival Film Indonesia tidak disebutkan film yang ikut serta harus lolos sensor, tetapi kalau film itu dipertunjukkan untuk publik, harus sudah disensor, sesuai Pasal 57 UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Apabila terjadi pelanggaran, jelasnya, ada sanksi yang mengatur, yakni berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif. Tetapi sanksi tidak bisa dilakukan karena tidak ada PP yang mengaturnya.

“Sebetulnya masyarakat juga kalau merasa dirugikan, termasuk wartawan bisa melaporkan ke polisi bila ada pelanggaran. Sedangkan kami sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya batasan itu,” tambah Yani.

Wartawan film Wina Armada, SH yang memimpin sejumlah wartawan bertemu Ketua LSF menyayangkan lolosnya film “Posesif” di FFI 2017 ini, apalagi meraih 10 Nominasi.

“Ini akan jadi preseden. Kalau dibiarkan, ke depan orang akan berpikir untuk apa harus disensor, kan tidak ada sanksinya. Kedua, FFI ini kan menggunakan anggaran pemerintah, anggaran Kemendikbud, kok bisa melanggar undang-undang yang menjadi representasi kehadiran pemerintah. Apalagi LSF itu di bawah Kemendikbud juga,” kata Wina.

Share This: