Mantan Anggota Komisi II Akui Ada Usulan Penggunaan APBN untuk e-KTP

_

Mantan anggota Komisi II DPR, Taufiq Effendy dan Teguh Junarwo mengakui bahwa DPR mengusulkan tender proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menggunakan dana rupiah murni (APBN) bukan dari hibah dari luar negeri.

“Saya tidak ingat siapa yang mengusulkan, tapi pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni,” jelas Taufik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis, (23/03/2017). Pengakuan Taufik jua  juga diamini oleh Teguh Juwarno.

“Benar Pak. Seingat saya usulan itu dari kami. Tapi saya tidak ingat siapa yang mengusulkan,” papar Taufiq Effendy mengulangi pengakuannya.

Teguh Juawrno menambahkan, dalam rapat dengan Kementrian Dalam Negeri, hampir semua anggota Komisi II DPR menilai jika proyek ini sangat penting. Perbandingannya adalah  Malaysia yang sudah berhasil menerapkan e-KTP.  Oleh karena itu, semua anggota Komisi II DPR menyetujui proyek itu menggunakan APBN periode 2010.

“Mengingat hal itu (proyek e-KTP) sangat penting. Waktu itu kami menyetujui bahwa menggunakan APBN Pak,” ucap Teguh.

Alasan lain mengapa mega proyek senilai Rp 5,9 Triliyun ini menggunakan APBN, Teguh menambahkan,  karena adanya intervensi asing.  Bila anggaran berasal dari luar negeri ditakutkan adanya ikatan yang mengancam aspek keamanan, juga kerahasiaan data kependudukan yang tersebar ke pihak asing.

“Kita mempertimbangkan mengutamakan aspek keamanan. Waktu itu muncul pembahasan bersama. Jadi kami melihat pada aspek keamanan,” ungkap Teguh.

 

Share This: