Margiono Si Pria Jujur!

Illustrasi foto: Jurnalis / Fotografer sedang bekerja. (Foto: HW)
_

Tak pelak lagi, wartawan paling top dan ramai dibicarakan saat ini adalah Margiono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Nama Margiono di Tulungagung sangat terkenal, setiap hari disebut-sebut orang, terutama bila ada pembagian sembako. Margiono adalah salah satu calon dalam Pilkada di Tulungagung Periode 2018 – 2023.

Pidatonya yang mengajak masyarakat Sumbar untuk kembali memilih Jokowi dalam Pemilu mendatang, makin “melambungkan” nama Margiono. Lepas daripada penyebutan itu berkonotasi negatif, yang jelas namanya makin terkenal.

Siapakah Margiono?

JPNN.com, sebuah media online milik Grup Jawa Pos memaparkan, Margiono – panggilannya MG – adalah Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka Grup (Grup Jawa Pos) ketika terpilih sebagai Ketua Umum PWI yang baru menggantikan Tarman Azam (alm.) dalam Kongres PWI ke-22 di Aceh, yang diikuti oleh 34 Pengurus PWI Cabang dari seluruh Indonesia. Saat voting, MG meraih dukungan 58 dari total 95 suara yang masuk. Seperti apa kemudian PWI di bawah kepemimpinan lelaki kelahiran Tulungagung, 31 Desember 1957 itu, tidak jelas.

Nama Margiono bukan baru kali ini dipergunjingkan. Tujuh tahun lalu, tepatnya pada hari Pers Nasional, 9 Februari 2010 di Palembang, Margiono juga ramai dipergunjingkan, setelah ia dengan penuh khidmat mencium tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Orang ramai meributkan, karena sebagai wartawan, apalagi Ketua PWI Pusat, Margiono seharusnya tetap menjaga wibawa, menjaga independensi. Mencium tangan Presiden dinilai telah merendahkan profesi wartawan.

Namun berbagai kecaman tidak menyurutkan sikap santun Margiono. Dalam acara Forum Pemred di Nuasa Dua Bali, kembali ia mencium tangan sang presiden, sehingga lagi-lagi Margiono menuai kecaman.

Persoalan Independensi

Sikap Margiono yang mencium tangan Presiden SBY lalu meminta masyarakat Sumbar memilih Jokowi, dinilai telah melanggar asas yang paling sakral dalam profesi wartawan: independen!

Sikap independen ditempatkan di Pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik. Itu Menandakan betapa pentingnya sikap independen. Dengan bersikap independen, bunyi kode etik, (wartawan akan) menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Independen ialah bebas, berdaulat, mandiri, otonom, partikelir, privat, sendiri, swapraja dan swasembaga. Independen (netral) ialah tidak berpihak, adil dan obyektif.

Mengajak masyarakat mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu mendatang adalah sebuah sikap non independen. Mencium tangan SBY – apalagi sampai dua kali – lebih-lebih lagi, walau dalam budaya maupun agama, mencium tangan orang yang lebih tua sangat dianjurkan.

Bisakah wartawan independen?

Sesuai bunyi Kode Etik Jurnalistik, independen adalah keharusan sikap yang harus dimiliki wartawan. Marwah wartawan ditentukan oleh sejauh mana independensinya di dalam melaksanakan pekerjaan. Wartawan hendaknya tetap netral apa pun yang tengah terjadi di masyarakat. Satu-satunya keberpihakan wartawan adalah pada kebenaran.

Namun menjadi pertanyaan, bisakah wartawan bersikap independen? Seharusnya bisa (das solen), tetapi kenyataannya sulit (das sein), terutama di negara-negara yang belum menerapkan demokrasi atau menjalankan demokrasi setengah-setengah. Di negara-negara seperti itu wartawan kerap mendapat tekanan, intimidasi dan bahkan penganiayaan hingga penghilangan nyawa, sehingga wartawan sulit bersikap independen, kecuali mau kehilangan mata pencaharian atau bahkan kehilangan nyawa.

Persoalan kedua adalah masalah kesejahteraan. Dan ini menjadi satu lingkaran setan yang sulit dilepaskan dalam kehidupan wartawan di Indonesia. Itulah sebabnya wartawan selalu berusaha mendekat dengan pusat-pusat kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun ekonomi. Ndilalah, profesi wartawan dan lingkup pekerjaannya memungkinkan itu terjadi.

Kita tahu umumnya wartawan di Indonesia adalah penyandang masalah kesejahteraan, jika ia benar-benar menjalankan profesinya yang independen. Jangankan hidup layak, untuk bertahan hidup pun jika hanya mengandalkan gajinya, sangat sulit. Sampai saat ini masih ribuan wartawan yang masih menerima gaji / upah di bawah UMR, bahkan tidak menerima gaji sama sekali. Ini kenyataan yang tidak boleh lagi ditutup-tutupi demi menjaga hargadiri wartawan.

Kesejahteraan yang kurang itu menyebabkan wartawan mencari sendiri kekurangannya untuk menutupi kebutuhan hidup, sehingga munculkan kemudian apa yang disebut “wartawan amplop”. Yang dimaksud di sini kita tahu sama tahulah.

Budaya amplop tentu bukan fenomena baru, bukan saat di mana beras mahal, harga listrik naik dan sogok-menyogok jadi budaya untuk memperlancar urusan, seperti saat ini.

Menurut H. Rosihan Anwar dalam bukunya “Profil Wartawan Indonesia” (LP3ES, 1977), di tahun 1950-an belum dikenal gejala wartawan amplop. Bilakah ia muncul?

“Susah mengatakannya dengan persis, akan tetapi beberapa wartawan yang mencoba-coba mengingat-ingat kembali mengatakan, masalah amplop ini agaknya timbul tahun 1964, ketika Menteri seperti Pardede, Notohamiprodjo, Jusuf, atau beberapa pengusaha besar seperti A.M. Dassaad, Hasjim Ning, Markam mulai memberikan uang kepada wartawan. Mungkin mereka kasihan kepada wartawan yang hidupnya serba susah, di zaman inflasi sedang mengamuk. Wartawan demi membela periuk nasinya menerima saja uang tersebut tanpa memikirkan lebih jauh perlunya mempertahankan harga diri, martabat dan integritas wartawan dalam melakukan profesinya.”

Belakangan setelah itu, wartawan mulai mengembangkan keahliannya dalam lobi-lobi. Wartawan yang “punya otak” tidak lagi hanya menjadi obyek penderita, tetapi ikut memainkan peranan. Macam-macam jalannya. Untuk menaikkan daya tawar, wartawan tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, tetapi membentuk kelompok-kelompok. Maka timbulah berbagai macam forum wartawan, mulai dari kelas Reporter sampai Pemred.

Di masa Orde Baru banyak media yang merupakan corong dari pemerintah. Di masa reformasi, media-media banyak dikuasai oleh konglomerat dan pengurus partai politik. Jangan harap wartawannya bisa bersikap independen, atau obyektif dalam menurunkan berita.

Dalam hati kecilnya wartawan selalu ingin bersikap independen. Tetapi kedekatan dengan kekuasaan – politik atau ekonomi – membuat wartawan sulit bersikap obyektif. Akibatnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak terungkap di negeri ini, karena wartawan (redaksi) harus menimbang-nimbang dengan cermat setiap berita yang masuk. Hitungannya adalah untung rugi bagi media yang dikelola.

Jujur

Kembali ke soal Margiono, lepas dari sikapnya yang merendahkan diri, menjatuhkan harga diri wartawan, Margiono bersikap jujur mengekspresikan isi hatinya. Sementara ribuan wartawan lain – bahkan yang ikut mengecamnya – mungkin hanya berpura-pura, walau diam-diam telah larut dalam kekuasaan yang lain.

Saya tidak mengenal Margiono, melihat tampangnya secara langsung saja tidak pernah. Tetapi saya hargai sikapnya yang berani berterus-terang. Saran saya cuma satu: kalau mau begitu, lepas dululah jabatan di organisasi kewartawanan! Melepas profesi wartawan tentu sulit, toh banyak pengusaha atau orang terkenal lain yang tetap mengaku wartawan walau tidak lagi menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Katanya wartawan tidak pernah pensiun, kecuali kalau malaikat maut memanggil!

 

 

 

 

 

 

 

Share This: