Marwan Batubara: Pemerintah Perlu Mengkaji Skema Gross Split

_

Keputusan pemerintah untuk mengganti skema Production Sharing Contract (PSC) ke dalam skema gross split mendapat banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan.  Direktur Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, meminta pemerintah untuk mengkaji kembali skema bagi hasil migas gross split. 

Gross split adalah kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi alias (cost recovery).

“Saya kira orientasi kontraktor profit sebesar-besarnya tak mungkin ada eksplorasi, ini tidak menarik. Oleh sebab itu, ini perlu dikaji sebelum dipaksakan,” ujarnya dalam Diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Selatan, Minggu (22/1/2017)

Marwan menambahkan, pemerintah harus membuat badan pengawasan independen terhadap aturan tersebut. Sebab, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum optimal dalam pengawasan.

“Penguasaan negara ada 5 aspek pertama pengelolaan BUMN dan pengawasan, saya kira pengawasan tak optimal karena orang internal sendiri harusnya dari luar,” sambungnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.8/2017 diatas kertas negara gross split sendiri tidak dirugikan namun dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim investasi dan produksi terkait kontraktor yang akan lebih menahan diri dan berhati-hati daripada harus menanggung rugi.

Share This: