Melchias Mekeng Bantah terima uang e-KTP

_

Kasus megakorupsi e-KTP diketahui melebar ke mana-mana. Banyak nama disebutkan ikut bancakan dalam menikmati uang korupsi e-KTP ini. Salah satu yang disebut adalah Ketua Komisi XI, Melchias Mekeng.

Dalam persidangan perdana kasus e-KTP  Kamis (9/3) lalu, dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sejumlah nama pejabat besar di DPR ikut terseret, karena diduga mendapat aliran dana dari korupsi itu.  Salah satunya adalah Melchias Mekeng yang diebut  telah menerima uang sebesar USD 1,4 juta.

Mekeng dijadwalkan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi program pengadaan e-KTP dalam persidangan mendatang. Mekeng mengatakan siap berikan kesaksiannya.

“Jadi saya akan memberikan kesaksian yang saya ketahui saya liat dan saya dengar dan itulah fungsinya sebagai saksi,” ungkapnya di Pengadilan Tipikor, Senin (3/4/2017).

Saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ketua Komisi XI, Mekeng mengatakan untuk persidangan kali ini dirinya tidak melakukan persiapan khusus. Ia mengatakan hanya  menjalankan tugas kita sebagai warga negara untuk dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Terkait isi dakwaan yang menyebut dirinya telah menerima uang e-KTP, dengan tegas Mekeng membatah.

“Saya enggak pernah lihat itu uang  1,4 juta dolar, dan kapan diserahin, dimana diserahin dan siapa yang serahin,  itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Tidak bisa di negara ini kita fitnah sembarang orang,” ungkapnya.

Mekeng juga membantah melihat pembagian uang pada sekitar bulan September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni, di gedung DPR. Disebutkan sebelumnya, Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR, dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik).

“Saya enggak tahu, karena saya enggak di dalam posisi itu, karena saya kan di Komisi XI pada saat saya pimpin Badan Anggaran, pembhasan  sudah selesai. Karena itu kan usulan dari pemerintah jadi di PDPR dibahas di Komisi II tentang program dan anggarannya,” ungkapnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta Jakarta Pusat Senin (3/4) ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus perkara korupsi  e-KTP, dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam sidang keenam ini dijadwalkan akan menghadirkan 8 saksi. Dari pantauan balaikita, hingga pukul 09.00 baru nampak Mekeng dan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin yang telah hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

 

Share This: