Menanti Wakil Anies Baswedan di DKI Jakarta

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika membuka acara Karnaval Jakarta, 8 Juli 2018 lalu (Foto: HW)
_

Dua bulan setelah ditinggalkan oleh wakilnya, Sandiaga Uno yang mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku mulai kerepotan.

Anies mengaku memang masih belum terbiasa dalam beberapa hal. Yang paling utama adalah soal disposisi kegiatan. Pembagian waktu dan jadwal undangan yang biasa dibagi merata, kini harus dilakoni Anies sendiri. Sementara itu dfia juga harus menyelesaikan tugas lainnya di kantor.

Anies menjelaskan, dalam birokrasi pemerintahan kerja tim adalah hal utama. Kehilangan seorang dalam kerja tim akan memiliki pembagian tugas ke pihak lain secara bersama dalam tim tersebut.

“Jadi, kalau dalam pemerintahan itu tiap tugas sudah ada birokrasinya, maka struktur organisasi agar siapa pun di situ kerja bisa tuntas. Ketika saat personalia tak ada seperti Wagub, maka ada pembagian dalam sisi waktu dan tugasnya,” katanya baru-baru ini.

Sejak ditinggalkan oleh Sandiaga Uno, kursi Wagub DKI memang belum diisi lagi. Tarik menarik kepentingan antara Partai Gerindra dan PKS yang menjadi pendukung pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI dulu, menjadi penyebabnya.

Ketua Fraksi Partai Gerinda DKI, M Taufik sempat tergiur kursi Wagub DKI, tetapi PKS ngotot meminta jatahnya sesuai yang dijanjikan Ketum partai Gerindra Prabowo Subianto, yang akan memberikan kursi Wagub DKI kepada PKS sebagai partai koalisinya. PKS sendiri akan dukungan bagi Prabowo dalam Pilpres 2019 bila Capres nomor 2 itu ingkar janji.

Namun perjalanan PKS masih belum lancar. Empat Fraksi yang duduk di DPRD DKI, yakni Partai Nasdem, Hanura, PPP dan Golkar. Alasan keempat fraksi itu, calon yang disodorkan PKS belum memiliki pengalaman memimpin di kota besar.

Meskipun mendapat penolakan dari empat fraksi di DPRD Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menyodorkan dua nama untuk cawagub DKI. Dua nama itu adalah Sekretaris DPW PKS Jakarta, Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Harapan Anggota DPD Fahira Idris

Menurut Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris, filosofis janji Kampanye Anies-Sandi pada Pilkada 2017 yang saat ini sudah diterjemahkan ke dalam RPJMD DKI Jakarta 2018-2022. RPJMDF itu menurutnya sangat humanis karena menjadikan manusia Jakarta sebagai subjek utama pembangunan. Oleh karena itu wagub yang terpilih nantinya harus mampu menyelami filosofis pembangunan ini.

“Aspek utama dari semua program pembangunan di Jakarta saat ini adalah berpihak kepada mereka selama ini lemah dan dilemahkan dan memperkuat mereka yang terpinggirkan atau singkatnya programnya humanis. Itu filosofisnya, sehingga tidak cukup kerja keras tetapi juga harus dijalankan dengan hati,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/11).

Menuruf Fahira, selama lebih setahun dipimpin Anies-Sandi, Jakarta sudah berada di jalur atau track yang benar. Selain berbagai janji kampanye berhasil ditunaikan, berbagai indikator kehidupan juga membaik mulai dari angka kemiskinan yang menurun (hingga Maret 2018 menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam enam bulan terakhir) hingga pertumbuhan ekonomi melaju sebesar 6,41 persen di kuartal III 2018 setelah mengalami perlambatan di kuartal sebelumnya.

Berbagai capaian ini, lanjut Fahira, kerena program pembangunan Jakarta yang humanis dijalanakan dengan hati, tegas berpihak kepada mereka yang lemah yang didukung oleh pola kepemimpinan yang tidak sekedar menjadi administrator bagi warga tetapi menjadi pemimpin yang membuka ruang kolaborasi bagi warga sebagai subjek pembangunan.

“Saya berharap, siapapun (wagub) yang terpilih sudah mempelajari, memahami, dan menyelami filosofi pembangunan Jakarta saat ini,” pungkas Fahira yang kini mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

 

Share This: