Mengajak Masyarakat Menjaga Harta Negara

Humas BPK Yudi Ramdan dan sutradara Ismail Basbeth, dalam peluncuran Festival Film Kawal Negara di Pusat Perfilman H Usmar Ismail Jakarta, Selasa (14/3),. - Foto: HW
_

Korupsi masih menjadi penyakit akut bangsa Indonesia yang sulit disembuhkan. Meski kerapkali terdengar ada tersangka korupsi ditangkap KPK, banyak yang kemudian dihukum berat, tetapi belum menimbulkan efek jera di kalangan pejabat maupun mereka yang terlibat dalam menjalankan anggaran negara.

Melihat fenomena mengerikan itulah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilih strategi lain untuk menjaga agar anggaran negara tidak selalu menjadi bancakan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Strategi yang dipilih BPK adalah mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kekayaan negara.

“Kekayaan negara itu adalah kekayaan kita semua, rakyat. Jadi kalau kita mengawal anggaran negara, berarti kita mengawal kekayaan milik kita juga,” kata Ketua BPK Haris Azhar, ketika membuka peluncuran “Festival Film Kawal Negera 2017” di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Jakarta, Selasa (14/3).

Acara juga dilengkapi dengan pemutaran film pendek yang diilhami hasil pemeriksaan BPK, talkshow yang menghadirkan pembicara Sekretaris Jenderal BP, Hendra Ristriawan, dan workshop film dengan sineas Ismail Basbeth, dan workshop mengenai pembuatan video Citizen Journalism dengan narasumber Thomas Herda.

Kepala Biro Humas BPKR Yudi Ramdan B mengatakan, BPK selama ini diberi amanah untuk mengawal kekayaan negara, dan diberi kewenangan untuk memeriksa pemakaian uang negara baik oleh pejabat maupun rekanan pemerintah. Namun yang lebih penting dari itu adalah, BPK ingin seluruh lapisan masyarakat juga sama-sama ikut mengawasi pemakaian anggaran negara. Salah satu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat adalah, dengan mengajak masyarakat membuat film pendek atau citizen journalism yang hasilnya diperlombakan dalam ajang yang dibuat oleh BPK.

“Melalui kegiatan ini kami harapkan masyarakat mengenal dulu apa itu BPK, bagaimana cara kerjanya dan output yang dihasilkan oleh BPK. Dengan begitu masyarakat akan merasa perlu sama-sama terlibat dengan BPK dalam mengawal kekayaan negara, karena itu kekayaan masyarakat juga,” kata Ramdan.

Sebelum ini BPK juga sudah pernah membuat beberapa film yang bertujuan untuk mensosialisasikan cara kerja BPK. Salah satunya adalah ketika BPK mengaudit TKI di 6 negara.

“Film itu ternyata mendapat apreasiasi dari masyarakat, setelah kami share di youtube. Nah sekarang kami harapkan masyarakat sendiri yang membuat, lalu diikutsertakan dalam lomba. Hasilnya nanti akan kami share di youtue, website BPK dan media-media lain yang memungkinkan,” tambah Ramdan.

Ismail Basbeth dipilih oleh BPK karena sutradara muda ini dinilai memiliki kapasitas dan idealisme yang diharapkan bisa ikut memotivasi para peserta workshop. Ismail Basbeth adalah sutradara asal Yogya yang terkenal dengan filmnya “Mencari Hilal”.

Ismail yang ikut memberikan keterangan kepada media mengatakan, dirinya memang bukan bermaksud mengajarkan film kepada anak-anak muda peserta workhshop, tetapi mengajarkan value thinking, mengolah ide, agar dari ide sederhana bisa dihasilkan sebuah film yang memiliki nilai.

“Film yang berhasil adalah film yang dampaknya terasa bagi penonton, di mana film itu bisa mempengaruhi perasaan penonton. Saya berharap nanti film-film mereka bukan hanya diapresiasi secara film, tetapi juga bisa menggugah masyarakat,” katanya.

Menurut Ismail, saat ini masyarakat lebih mengenai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibandingkan BPK. Padahal BPKlah yang mengawali setiap pemeriksaan pemakaian angggaran negara, baru kemudian diserhkan ke KPK.

“Kerja BPK itu sangat penting, tetapi kurang dikenal masyarakat. Nah mudah-mudahan melalui kegiatan semacam ini masyarakat akan mengenal BPK dan mengapresisi cara kerjanya,” tambah sutradara yang juga banyak membuat film-film pendek maupun dokumenter itu.

Korupsi di Indonesia memang ibarat penyakit kanker yang sulit disembuhkan. Menurut Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc., salah satu sumber pusaran masalah yang paling mendasar dalam kebijakan pemerintah adalah korupsi. Pasalnya, dalam berbagai persidangan di peradilan terungkap bahwa proyek-proyek pembangunan sejak awal memang diadakan dan direkayasa untuk memberikan peluang korupsi.

Menurut Pratikno, nilai biaya eksplisit (biaya terlihat) korupsi selama tahun 2012 sebesar Rp168,19 Triliun, Namun dari total nilai hukuman finansial atau uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp15,09 Triliun atau 8,97%. “Nilai eksplisit yg hilang sebesar Rp153,1 T. Inipun masih perlu ditambah biaya implisit (tidak terlihat), seperti biaya antisipasi, biaya reaksi dan biaya kesempatan. Mungkin bisa mencapai Rp 250 T,” kata Pratikno dalam pidato sambutan acara wisuda program pascasarjana UGM periode IV tahun 2012/2013.

Pemerintah menurutnya sudah serius dalam mencegah dan memberantas korupsi. Lewat adanya audit dari berbagai lembaga digiatkan. Seperti lembaga BPKP, BPK, Audit Independen, dan bahkan pengawasan oleh berbagai macam LSM dan Media Massa. Prosedur yang rumit dan kompleks juga dibuat yang secara teoritis akan mencegah korupsi. Lembaga-lembaga antirasuah, KPK, dibentuk dengan kekuasaan yang besar untuk memberantas korupsi. Bahkan peradilan Tipikor didirikan. “Para koruptor bahkan diadili, dipermalukan dengan ditempatkan di penjara Sukamiskin,” ujarnya.

Yang terjadi justru sebaliknya, menurut Pratikno korupsi masih terus berlanjut bahkan semakin membesar. Yang menggenaskan, justru pencanggihan korupsi karena yang melakukan korupsi justru orang yang berpendidikan. Menurutnya, masifnya perilaku korupsi disebabkan tergerusnya etika dan moral pejabat publik dan penyelenggara negara. “Seharusnya acuan etika dan moral ini harus menjadi dijadikan rujukan, dijadikan koreksi diri, dan dijadikan parameter,” tandasnya. Menurut Pratikno, saat ini publik membutuhkan pejabat dan penyelenggara Negara yang beretika dan bermoral dalam kehidupan bermasyarakat agar korupsi bisa diberantas.

 

Share This: