Mengapa BPI Tidak Sertai “Marlina” ke Cannes?

_

Sineas Indonesia kembali menorehkan catatan penting di Festival Film Cannes. Setelah tahun lalu Wregas Bhanutedja melalui film pendeknya, Prenjak, berhasil memenangkan Leica Cine Discovery Prize di Festival Film Cannes, Perancis, kini giliran film karya Mouly Surya, Marlina Pembunuh Dalam Empat Babak (MPFEB), masuk ke Cannes.

MPDEB rencananya akan diputar pada tanggal 24 Mei 2107perdana di Quinzaine des realisateurs (Director Fortnight), yang paralel dengan Cannes Film Festival 2017.

Bicara tentang keikutsertaan film Indonesia di luar negeri, tak bisa dilepaskan dengan peran pemerintah di dalamnya. Sebagai pembina perfilman, pemerintah memang wajib memfasilitasi. Paling tidak setelah film Indonesia mulai disebut-sebut, biasanya pemerintah langsung melibatkan diri.

Tahun lalu Kemendikbud gegap gempita menyambut kemenangan Prenjak, walau pun isi film itu tidak mencerminkan budaya Indonesia. Tak heran jika Kemendikbud terkesan diam-diam dalam membuat ritual penyambutan. Dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang kegiatannya selalu ditopang oleh Kemendikbud, sangat aktif membantu. Urusan festival biasanya memang difasilitasi Kemendikbud (Pusbang Film), atau BPI yang dibiayai Pusbang Film.

Untuk tahun ini, entah kenapa Kemendikbud yang sudah memiliki organ khusus untuk menangani perfilman, Pusbang Film, termasuk BPI, tidak melibatkan diri dalam keriuhan film MPDEB di Cannes. Yang terkesan kepo justru Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Dalam konperensi pers keberangkatan film Marlina di XXI Lounge Plaza Indonesia Jakarta, hanya Kepala Bekraf Triawan Munaf yang hadir. Sedangkan wakil dari Kemendikbud (Pusbang Film), dan juga BPI tidak ada satu pun yang hadir. Bahkan dalam banner yang menginformasikan keikutsertaan Marlina tidak secuil pun nama atau logo BPI tercantum.

“Memang yang tercantum di sini hanya pihak yang membantu saja. Soal ketidakterlibatan BPI, tanyakan saja langsung ke BPI,” kata Ketua APROFI, Fauzan Zidny ketika ditanyakan hal itu.

Ketua BPI Ir.Chand Parwez Servia ketika dihubungi balaikita , Minggu (21/5) mengatakan, sejauh pembagian tugas Perfilman ini masih rancu, walaupun ada wacana bahwa Kemendikbud menangani hulu dan Bekraf hilir. BPI justru hulu ke hilir.

“Tapi ya itu kita memang butuh sosialisasi BPI yang diamanatkan UU No 33 Tahun 2009, tapi tidak diberikan pendanaan oleh Pemerintah, sehingga yang masih melaksanakan ini adalah yang memiliki sumber anggaran pemerintah,” kata Parwez.

Parwez menegaskan, BPI mempunyai Ketua yang tugasnya antara lain membidangi Festival Internasional.

“Nah masalah Festival Cannes itu pendanaannya di Bekraf sehingga fasilitasi ada di Bekraf, bagi BPI itu sah-sah saja walaupun ke depannya akan kita bicarakan lebih lanjut agar ‘kegiatan’ Perfilman ini tetap melibatkan BPI,” tambah Parwez.

Seperti kata Parwez, pembagian tugas dalam menangani perfilman masih rancu. Antara hulu dan hilir suka terbalik-balik, sehingga kesannya ada rivalitas di dua lembaga pemerintah yang mengurus perfilman.

Tahun lalu, Mendikbud memberikan penghargaan untuk film-film yang telah memperoleh sejuta penonton, padahal keberhasilan film meraih penonton, lebih dekat ke masalah ekonomi yang menjadi bagian hilir perfilman.

Dalam peringatan Hari Film Nasional di Studio PFN, 30 Maret lalu, yang terlihat menonjol justru Kepala Bekraf Triawan Munaf, meksi di situ hadir kepala Pusbang Film Dr. Maman Wijaya. Kegiatan itu sendiri kabarnya dibiayai oleh Pusbang Film.

Rivalitas itu memang tak terhindarkan. Siapa pun pasti tertarik menangani bidang yang seksi, meski pun banyak bidang lain menunggu peran nyata pemerintah. Presiden tidak boleh membiarkan masing-masing lembaga menafsirkan sendiri peran mereka.

Share This: