Menkes sambangi KPK bahas satgas pencegahan fraud

_

Menteri Kesehatan Nila F. Moelok dan Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membahas pembentukan Satgas Pencegahan Fraud (penipuan) di Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kita mencoba membuat satgas untuk membuat pendoman pencegahan fraud (penipuan) di Jaminan Kesehatan Nasional. Kami baru bentuk satgasnya,” kata Menkes saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pada 2017 akan ada satgas yang terdiri dari pihak BPJS, Kemenkes dan KPK untuk membentuk sistem pencegahan fraud dalam penyelenggaraan JKN di Rumah Sakit.

Nainggolan memaparkan, di tahun 2015 selama satu semester ada sekitar 175 ribu klaim dengan nilai Rp400 Miliar yang terdeteksi ada kecurangan. Sedangkan sekarang ada sekitar 1 juta klaim yang terdeteksi.

Ia mengungkapkan pada tahun 2017 satgas akan bekerja memperbaiki sistem, menguji coba, sehingga Kemenkes bisa mendeteksi dan verifikasi satuan intern BPJS hasil data deteksi dari sistem. Itu paralel dengan verifikasi di lapangan.

“Nanti akan kita lihat penyebabnya apa. Kalau memang curang bener mungkin tahun ini masih diperingatkan, diminta perbaiki sistem. Kalo ada perbaikan sistem di kita misal inasi BPJS kurang besar kita usulkan diperbesar agar tidak terjadi kecurangan di lapangan,” tegasnya.

Nainggolan menambahkan, setelah adanya perbaikan sistem yang dilakukan oleh Satgas, mulai 2017, namun di tahun 2018 masih terjadi fraud kembali pihaknya akan melakukan beberapa langkah untuk menindak tegas pihak RS yang merugikan pasien.

Pertama, dalam hal pengobatan, pihaknya akan memperbaiki sitem internal BPJS apabila terbukti masih melalukan fraud.

“Sistem kita belum terlalu jelas.Penanganannya harus A, B, C tapi mereka lakukan yang lain. Nah ini kita berusaha supaya sistem ini jelas,” bebernya.

Kedua, pihaknya akan mengusulkan menggunakan perdata. Jadi siapa yang sistemnya fraud pihaknya akan minta ditambahkan klausul.

“Misalnya ada denda RS yang klaim sesuatu yang fiktif kita minta didenda,” tambahnya.

Langkah ketiga, adalah pidana. Satgas akan meminta kerjasama dengan Jaksa di tahun 2018 untuk sosialisasikan tindakan langkah tegas.

Share This: