Menpan RB: Harus Ada Komitmen Untuk Wujudkan Akuntabilitas Kerja Yang Baik.

_

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintahnya.

Menurut Menpan RB, dibutuhkan kemauan yang kuat, kesungguhan dan tanggungjawab yang besar untuk mewujudkannya, terutama dalam mengubah mindset dan kejujuran pegawai.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan hal itu ketika menyerahkan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 151 Pemda di wilayah II. di Golden Tupil Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (06/02) pagi.

“Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah. Harus punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik,” ujarnya.

Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.

Dengan penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk Wilayah II ini anggaran yang dihemat melalui SAKIP mencapai Rp 22, 3Triliun, dan secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun.

Dari 115 Pemda, terdapat 7 Pemda meraih Predikat ‘A’, 21 Pemda berpredikat ‘BB’, 70 Pemda berpredikat ‘B’, 49 Pemda dengan predikat ‘CC’ dan 19 pemda lainnya masih berpredikat ‘C’.

Ketujuh Pemda peraih predikat “A”, yakni Pemprov Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Ngawi.

Provinsi Kalsel, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Ngawi merupakan pendatang abu peraih predikat A, Sedangkan Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat ‘A’.

Adapun pemerintah daerah yang mendapatkan predikat ‘BB’ yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Mojokerto.

Kemudian Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kota Banjarmasin.

SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.(*)

 

Share This: