Menpar: Mitigasi Bencana Kurangi Risiko pada Pariwisata

_

Indonesia dikaruniai daya tarik alam terindah di dunia. Menurut situs pemandu perjalanan yang menjadi rekomendasi para traveler dunia khsusnya dari Eropa, dari 20 negara yang masuk daftar Indonesia berada di peringkat 6, sedangkan 2 negara dari Asia lainnya; India berada di peringkat 3 dan Vietnam peringkat 20. 

Di balik keindahan alam tersebut, posisi Indonesia di peta dunia yang berada di di daerah ‘cincin api’ (ring of fire) merupakan negara ‘super market bencana’. Hampir setiap tahun mengalami bencana alam; gempa bumi, erupsi maupun tsunami yang kerap kali berdampak pada pariwisata. Oleh karena itu, program mitigasi bencana dalam meminimalisir dampak pada pariwisata menjadi salah satu program strategis Kementeri Pariwisata (Kemenpar).

“Bencana kapan saja bisa terjadi, tidak bisa diprediksi dan relatif tidak bisa dihindari. Tetapi yang terpenting kalau sudah terjadi, bagaimana mengatasinya dan bagaimana kita meminimalisir risiko yang diimbulkan. Untuk ini Kemenpar sudah membuat tim Mitigation Plan dengan menggunakan standar dunia dari UNWTO,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam Diskusi dan Sosisalisasi Mitigasi Bencana bertema ‘Be Aware, Be Prepare Before Traveling’ yang digelar oleh bagian Manajemen Krisis Kepariwisataan, Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar bersama Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di A One Hotel Jakarta, Rabu siang (27/2/2019).

Menpar Arief Yahya dalam paparannya berjudul ‘Mitigasi Bencana Sektor Pariwisata’ menjelaskan, dampak bencana sangat besar bagi dunia pariwisata.

Bencana alam maupun bencana keamanan seperti terorisme tidak dapat diprediksi. Bencana alam erupsi, gempa bumi dan tsunami yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut belakangan ini telah mengganggu target pariwisata nasional.

Bencana erupsi Gunung Agung pada 2017 memberi dampak terhadap pariwisata Bali kemudian berlanjut pada 2018 muncul bencana gempa bumi di Lombok yang berdampak pada pariwisata NTB.

“Bencana alam membawa impact sangat besar pada pariwisata. Sebagai ilustrasi peristiwa erupsi Gunung Agung Bali pada 2017 memberi dampak hilangnya potensi kunjungan 1 juta wisman dengan pengeluaran sebesar US$ 1miliar karena pengeluaran rata-rata wisman US$ 1.000 per orang perkunjungan,” kata Arief Yahya.

Dalam menangani bencana itu , Kemenpar telah mempunyai SOP untuk penanganannya yang terbagai dalam tiga tahapan: Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi (Pemulihan), dan berlanjut pada Tahap Normalisasi (Recovery).

Pada masa tanggap darurat , menurut Arief Yahya, merupakan masa yang sangat rawan terhadap pemberitaan maupun informasi yang salah (hoax) karena kesalahan tersebut membuat truma bagi wisatawan atau terjadi cancellation.

“Begitu muncul bencana, media gencar memberikan kemudian diikuti travel advisory dari negara-negara sumber wisman. Bila pemberitaan bencana tersebut cepat dan akurat akan mengurangi dampak negative pada pariwisata,” kata Arief Yahya.

Menurut Menpar, hal paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut; mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga status darurat.

“Begitu pemda menetapkan daerah statusnya ‘darurat’ apa yang terjadi? Di seluruh dunia menerbitkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu.”

Menpar mencontohkan peristiwa erupsi Gunung Agung pada 2017 adanya pengumuman status darurat, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kemudian menerbitkan travel advisor dan akibatnya tidak satu pun wisman Tiongkok berkunjung ke Bali. Selanjutnya, kita mengusulkan ke Presiden Jokowi agar status darurat tersebut dicabut. Setelah dicabut wisatawan Tiongkok kembali masuk.

Selain Menpar Arief Yahya, diskusi juga mengadirkan Kepala Pusata Data, Informasi dan Humas BPNB Sutopo Yuwono, Direktur PT Banten West Java, Fachrully Lahasido, Corporate Secetary PT Angkasa Pura I Hendi Haryudhitiawan, Ketua Astindo Rudiana, Kabag Humas BMKG Ahmad Taufan Maulana dengan moderator Kepala Komlik Kemenpar Guntur Sakti.

Share This: