Menyambut Permendikbud No.39 Tahun 2017, Gembira Atau Sedih?

_

Menutup tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjier Effendy memberi hadiah kepada insan film, berupa Permendikbud No.39 Tahun 2017. Disebut hadiah karena Permendikbud itu ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2017. Tiga hari sebelum malam tutup tahun. Permendikbud No.39 Tahun 2017 mengatur tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Ijin Usaha Perfilman.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) merupakan produk turunan Undang-Undang yang sangat diharapkan oleh stakeholder perfilman yang telah lelah menanti. Dengan adanya PP atau Permen, isi Undang-undang bisa dijalankan.

UU No.33 Tahun 2009 ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintah baru membuat satu Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP No.18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Penyensoran merupakan satu soal yang harus diatur dalam bidang perfilman. Dalam UU No.33 tahun 2009, ada 10 Pasal yang mengatur tentang Penyensoran, mulai Pasal 57 hingga Pasal 66.

Adapun Permendikbud No.39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Ijin Usaha Perfilman, adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 14.  Jika dalam UU No.33 tahun 2009 ada 90 Pasal, yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan Pidana terdapat ada 72 Pasal, berarti masih ada 61 Pasal lagi yang belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, karena beberapa pasal sisanya  hanya menjelaskan bagaimana UU itu berlaku.

Oleh karena itu insan film tidak terlalu antusias menyambut  lahirnya Permendikbud No.39 tahun 2017, karena tanpa Permendikbud tersebut, hal-hal yang diatur terkait pelaksanaan usaha perfilman di Indonesia sudah berjalan.

“Itu baru soal perizinan yang terkait dengan kewenangan birokrasi. Sedangkan yang menyentuh kepentingan keadilan, masih kita nantikan,” kata wartawan film Wina Armada, SH yang juga dikenal sebagai pengacara.

Bisa jadi yang dimaksud Wina tentang “kepentingan keadilan” adalah menyangkut nasib film nasional di bioskop. UU No.33 tahun 2009, Pasal 27 mengatakan:

(1) Pelaku usaha pertunjukkan film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film untuk mempertunjukkan film.

(2) Hak dan perlakukan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dan perlakukan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukkan berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pertunjukan film terhadap pelaku usaha pengedaran film.
Pasal 28 menyebutkan:

(1) Menteri menetapkan tata edar film untuk menjamin perlakuan yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27.

Kemudian Pasal 32 mengatakan:
Pelaku Usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29  ayat (3) wajib mempertunjukan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 29 ayat (3) mengatakan: Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman merupakan ironi perundang-undangan di Indonesia. Meski pun dalam Pasal 88 UU tersebut menyebutkan Peraturan Pelaksanaan (PP) Undang-Undang ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kenyataannya dalam waktu lebih dari 8 tahun, baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Permendikbud yang lahir.

Permendikbud itu pun baru lahir di tangan Mendikbud Muhadjier Effendy. Sebelumnya ada 4 (empat) Menteri lain yang menangani perfilman, masing-masing Menparekraf Marie Elka Pangestu, Menbudpar Jero Wacik dan Mendikbud Anies Baswedan. Menpar Arief Yahya sempat bersinggungan dengan perfilman, tapi hanya dimasa transisi, jadi tidak bisa dihitung.

Ketidakmampuan, tepatnya ketidakmauan pemerintah membuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perfilman konon tidak bisa dilepaskan dari adanya invicible hand. Sudah menjadi rahasia umum di perfilman, pemerintah pasti sudah tahu, siapa yang dimaksud invicible hand itu. Yang jelas sangat kuat dan tak bisa dilawan!

Jadi lahirnya Permendikbud No.39 Tahun 2017 itu tidak terlalu menggembirakan. Yang tergambar dari wajah-wajah insan perfilman yang tak berdaya, adalah geram dan sedih, karena Permendikbud itu juga tak berarti apa-apa buat mereka. Ada atau tidak Permendikbud itu, filmnya tetap saja tidak bisa main di bioskop!

Bioskop juga punya alasan subyektif untuk menolak. Film yang dinilai tidak menarik, baik isi maupun kemasan, tidak mendapat pintu. Alasannya, sekali buka pintu resikonya adalah pajak, tagihan listrik dan gaji karyawan! Siapa yang mau bayar kalau film tidak laku!?

Yang dibutuhkan oleh insan film kebanyakan adalah peranan Kemendikbud sebagai orangtua. Bisa ngemong dan membuat semua anak-anaknya hidup rukun.

 

Share This: