Merebaknya Hoaks Akibat Kegagalan Revolusi Mental?

Bursah Zarnubi dan RM Bagiono Prabowo (kanan)
_

Hoaks atau berita palsu yang sengaja dibuat, hampir setiap hari ditemukan, dan menyebar di media sosial maupun media massa. Pembuat atau penyebar hoaks tidak hanya orang-orang yang minim literasi, tetapi juga dari kalangan terpelajar yang memahami dampak hukum dari pembuatan / penyebaran hoak.

Apa yang membuat hoaks merebak? Apakah karena gagalnya revolusi mental yang dijalankan oleh pemerintah?

Praktisi hukum yang dikenal sebagai Ketua Umum organisasi artis Pafindo, RM Bagiono membahasnya dalam diskusi bersama Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Deputi IV KSP Agustinus E Rahardjo TAM, dan akademisi Indrawati Ramadani dengan moderator Direktur Eksekutif KOMUNIKONTEN Hariqo. Dislusi berlangsung Sabtu (16/2/2019) di Fakultas Kopi, Jl. Setiabudi II Jakarta.

Menurut Bagiono, masyarakat saat ini sudah terlalu asyik bermain telepon genggam dengan dua jarinya, sehingga lupa, apa yang dihasilkan dengan bermain dua jari di hape itu kadang menghasilkan sesuatu yang buruk. Apalagi jika tidak bisa membedakan antara semangat membela sesuatu dan hukum.

“Kita boleh saja mengemukakan pendapat, tetapi jangan lupa pendapat kita tidak boleh seenaknya, karena sudah ada aturan dan perundang-undangan yang membatasi. Seperti teman kita, maaf saja, Ahmad Dani, karena terlalu semangat mengeluarkan pendapatnya, akhirnya terkena jerat hukum,” kata Bagiono.

Penegak hukum di Indonesia sendiri, menurut Gion, masih belum memahami sepenuhnya apa arti kebebasan mengeluarkan pendapat. Karena kebebasan berpendapat itu dijamin undang-undang. Jadi tidak semua pendapat, terutama mengeluhkan layanan publik yang diterimanya, boleh dijerat hukum.

“Terus terang saja, pemahaman penegak hukum kita masih nol. Seperti kasus Prita di Tangerang, yang mengeluhkan layanan rumah sakit yang dialaminya, kok bisa langsung dijerat. Tetapi saya tetap mengingatkan, terutama kepada generasi muda, hati-hatilah dalam mengeluarkan pendapat, terutama di media sosial,” tambahnya.

Akademisi Indrawati Ramadani berpendapat, kecepatan koneksi internet dan akses internet yang dijangkau dengan mudah oleh banyak orang, menyebabkan hoaks cepat menyebar.

“Dulu kan butuh waktu untuk menyebarkan suatu berita, sekarang tidak lagi. Media massa juga ikut bertanggungjawab dalam menyebarkan hoaks,” kata Dani.

Ketua PGK Bursah Zarnubi tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan merebaknya hoaks akibat kegagalan revolusi mental. Menurutnya revolusi mental tidak gagal, tetapi agak terhambat karena maraknya hoaks.

“Sebetulnya tevolusi mental tidak gagal. Yang gagal adalah yang memahaminya,” kata Zarnubi.

Menurut aktivis dan politikus ini, Presiden Soekarno yang mencetuskan revolusi mental, tahun 1957, karena ada kekisruhan di antara anak bangsa, mulai dari partai politik, platform politik hingga soal kebijakan pembangunan, sehingga semua orang kehilangan gairah untuk melanjutkan semangat proklamasi kemerdekaan.

Revolusi mental, jelas Bursah, sebenarnya strategi kebudayaan yang dituangkan oleh Bung Karno dalam tiga aspek penting. Yang pertama ekonomi yang mandiri, politik yang berdaulat, ketiga kepribadian yang berkebudayaan.

“Itu yang diadopsi oleh Pak Jokowi. Sekarang kita melihat bagaimana Pak Jokowi berusaha menguasai kembaki sumber-sumberdaya alam kita yang dikuasai oleh asing, mulai dari Blok Rokan hingga Freeport. Dia juga tidak tunduk begitu saja dengan negara-negara besar. Itu tandanya dia bisa menjalankan revolusi mental seperti yang digagas Bung Karno. Jadi menurut saya revolusi mental tidak gagal,” kata Bursah.

Deputi KSP IV Agustinus Rahardjo menjelaskan, pemerintah berusaha melawan hoaks dengan menyampaikan data-data yang valid, agar masyarakat memahami persoalan sebenarnya.

“Seperti waktu Pak Prabowo mengatakan di RSCM ada selang cuci darah yang digunakan untuk 40 pasien, kita minta Direktur RSCM untuk menjelaskan. Pemerintah berusaha menjawab setiap tuduhan-tuduhan maupun hoaks yang muncul,” katanya.

Menjawab tudingan audiens yang mengatakan Presiden Jokowi melakukan pencitraan karena berulangkali memberikan sertifikat kepada masyarakat dan meresmikan tol, padahal bisa diwakili.

“Itu bukan pencitraan. Pak Jokowi kan sangat efektif. Dalam melakukan satu kali kunjungan, dia bisa mengikuti empat kegiatan. Pak Jokowi juga ingin bertemu dengan rakyatnya,” kata Agustinus Rahardjo.

 

 

Share This: