Minta Hukum Dihormati, Anggota DPD Tempel Pamflet

_

Perlawanan terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampurno dan Damayanti Lubis di DPD masih terus berlangsung. Hari ini sejumlah anggota DPD menempelkan pamflet di dinding depan ruang kerja mereka, sebagai ekspresi penolakan terhadap pimpinan DPD saat ini yang dinilai ilegal.

Pamflet-pamflet itu antara lain di dinding depan ruang kerja Senator Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi dan Senator Yogayakarta Muhammad Afnan Hadikusumo, GKR Hemas, Senator Jambi Hj. Juniwati T. Masjchun S, Senator Lampung Anang Prihantono, Senator Sulawesi Tengah Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, Senator Kalimantan Selatan Mohammad Sofwat Hadi, Senator Sulawesi Selatan Abdul Aziz Kahar Muzakkar, dan Senator Sumatera Selatan Siska Marleni.

Pamflet-pamflet itu antara lain berbunyi: “Tolak pimpinan Ilegal!!!”, “Stop pimpinan ilegal”, “Pimpinan Ilegal, paripurna ilegal – Saya absen”, “Bukan soal jabatan, tapi penegakkan hukum dan keadilan”, “Selamatkan DPD, hentikan drama politik”, “Hormati hukum tegakkan konstitusi”, “Bersyukur berada di Jalan yang benar”, “Senator langgar hukum, gimana adi contoh rakyatnya?”

Pada saat penempelan pamflet terjadi, Sidang Paripurna (RP) sedang berlangsung di Ruang Nusantara V dipimpin oleh Oesman Sapta Odang, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis. Para Senator yang menempelkan poster menyatakan tidak bersedia mengikuti RP yang menurut mereka dipimpin oleh Pipinan DPD ilegal.

“Kalau pimpinan rapatnya ilegal tentu produk yang dihasilkannya juga tidak sah. Karena itu kami menolak untuk ikut serta. Kami ingin hukum ditegakkan lebih dulu, baru kita bisa bekerja bersama-sama,” kata Senator asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi ketika dihubungi balaikita.

Menurut Denty penempelan pamflet yang dilakukan hari ini merupakan sebagai bentuk ekspresi, ungkapan perasaan anggota DPD atas persoalan yang terjadi di DPD saat ini, di mana DPD tengah dipimpin oleh orang-orang yang terpilih melalui proses inkonstitusional, proses ilegal.

“Terhadap persoalan yang terjadi kita melakukan berbagai langkah, baik langkah hukum, langkah politik, maupun aksi seperti ini. Langkah hukum saat ini tengah berjalan, di mana kami menggugat proses pemilihan Pimpinan DPD melalui Sidang Paripurna tanggal 3 April 2017 lalu ke PTUN. Kita harapkan dari PTUN akan ada keadilan yang lahir,” katanya.

Denty kembali mengingatkan bahwa proses pemilihan pimpinan DPD pada tanggal 3 April 2017 ilegal karena Mahkamah Agung telah memerintahkan agar DPD kembali ke Tatib lama, yang menjelaskan pimpinan DPD menjabat seleama 5 tahun, bukan 2 tahun 6 bulan sebagaimana keinginan sebagian anggota DPD.

Putusan MA ternyata tidak diindahkan oleh sebagian anggota DPD  dan tetap melakukan pemilihan Pimpinan DPD yang memilih Oesman Sapta Odang sebagai Ketua, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis sebagai Wakilnya. Pembacaan sumpah mereka pada esok harinya, tanggal 4 April 2017 dipandu oleh Wakil Ketua MA Non Yudisial, Suwardi.

“Memang aneh, Wakil Ketua MA memandu pembacaan sumpah Pimpinan DPD yang terpilih secara ilegal. Kami memprotes tindakan itu,” kata Denty.

Pasca terpilihnya Oesman Sapta Odang menjadi Pimpinan DPD melalui proses yang dipaksakan, suasana di DPD sendiri menurut Denty kurang kondusif, karena Sejken mulai mengambil tindakan untuk mempersulit anggota maupun Pimpinan DPD lama, seperti meminta kembali fasilitas untuk Pimpinan DPD, termasuk mengunci ruang rapat.

“Tetapi kami tetap menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat, seperti fungsi legislasi, fungsi alat kelengkapan dan menyerap aspirasi pemilih. Cuma kami memang menolak ikut Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPD ilegal,” kata Denty.

Denty dan beberapa anggota DPD lainnya berharap kemelut di DPD segera berakhir. Putusan Pengadilan TUN diharapkan akan mengakhiri semua kemelut yang terjadi.

“Putusan PTUN itu kan mengikat. Kami berharap keadilan akan muncul dari sini. Kita harus taat pada hukum, jangan memberi contoh buruk kepada masyarakat,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Share This: