Novel Baswedan Enggan Komentari SP 2 Untuk Dirinya

_

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan enggan mengomentari Surat Peringatan kedua (SP 2) terhadap dirinya yang diberikan oleh pimpinan KPK, baru-baru ini.

“Saya mau concern bekerja silahkan tanya ke pimpinan. Kalau nanya ke situ berarti saya ga kerja dong,” ungkap Novel saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (27/3/2017).

Novel Baswedan disebut telah menerima SP 2 dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Kabar SP 2 itu ditemukan kali pertamanya pada Kamis pekan lalu.

 

Terkait kabar tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku belum mengetahui kabar tersebut.
“Belum tahu. Yang mana saya juga belum jelas. Kalau komentar takut salah,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh pihak wartawan di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Kabar yang beredar menyebutkan SP 2 yang diterima oleh Novel itu berkaitan dengan keberatannya terkait dengan keinginan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terkait rekrutmen penyidik.

Kabar yang beredar itu juga menyebutkan bahwa Aris Budiman telah mengirimkan nota dinas kepada pimpinan KPK meminta agar Novel dijadikan sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan. Tapi permintaan itu ditolak oleh Novel Baswedan.

Penolakan itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, meminta perwira tinggi Polri sebagai Kasatgas Penyidikan di KPK tidak sesuai procedur seharusnya. Kedua,  Wadah Pegawai mengkhawatirkan integritas perwira yang direktur tanpa procedur reguler. Ketiga, masih banyak penyidik di Internal KPK dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Kasatgas Penyidikan, sehingga diharapkan rekrutmen dilakukan dari internal terdahulu.

Oleh sebab itu, Novel dianggap telah melakukan pelanggaran sedang yaitu menghambat pelaksanaan tugas dan melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan. Ketentuan mengenai pelanggaran itu diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Peraturan Nomor 10  tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK terhitung selama enam bulan kedepan dari SP yang diterbitkan.
Dalam pasal 7 huruf f peraturan KPK berbunyi, menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas yang tidak merugikan keuangan KPK.

Share This: