Olly Dondokambey Mengaku Tidak Tahu Menahu Anggaran Proyek e-KTP

_

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran tahun 2009-2013, Olly Dondokambey, mengaku tidak mengetahui pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri terkait program pengadaan KTP elektornik (e-KTP) pada tahun 2009.

Dalam persidangan kedua belas kasus mega proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta ia menjelaskan, sebagai Wakil Pimpinan Banggar saat itu, dirinya hanya menjadi wakil bidang transfer daerah, sehingga tidak mengetahui anggran e-KTP tersebut.

“Saya wakil bidang transfer daerah, jadi tidak membahas belanja departemen (Belanja Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum) dan saya tidak pernah dengar masalah anggaran tersebut,” ungkapnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Selain menjabat sebagai Wakil Banggar DPR, Olly yang juga merupakan anggota komisi XI pun mengutarakan, pembahasan anggaran tersebut merupakan urusan pemerintahan dalam hal ini DPR, bukan urusan Banggar.

“Kami tidak pernah di banggar usulkan program kerja, dibahasnya itu di komisi terkait. Mekanismenya, Banggar menerima nota keuangan dari pemerintah, kemudian disahkan oleh kami (banggar), lalu dikasih kembali ke komisi yang bersangkutan,” paparnya.

Olly mengatakan tidak mengetahui adanya program prioritas yang digulirkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) pada tahun 2009.

Olly menambahkan, dirinya  tidak mengetahui adanya pembahasan dana optimalisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di tahun 2010 untuk 2011 untuk Kemendagri.

“Pasti ada, tidak ingat. Tapi enggak besar karena ada penghemetan biaya. Paling tinggi 5 t ditransfer ke daerah,” bebernya.

Proyek e-KTP senilai Rp5,9 T ditenggarai telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,3 T, karena dijadikan bancakan. Dalam surat dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto disebutkan, Olly Dodokambey mendapat bagian sebesar 1,2 juta dolar.

Share This: