Pansel BPKH, Minta Masukan KPK untuk menyeleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH

_

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Mulya Efendi Siregar bersama dengan Anggotanya Nazarudin Umar, yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kamis (23/2/2017) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedatangan Ketua dan Anggota Pansel (BPKH) itu untuk meminta pendapat dalam memilih Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH.

Menurut Efendi Siregar, dalam memilih calon-calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH harus meminta pendapatdan masukan berbagai instansi, termasuk dari masyarakat. Insttituis yang telah dimintai pendapatnya antara lain KPK, OJK, PPATK, dan Dirjen Pajak.

“Kami sudah menerima masukan dari KPK. Masukan itu kami minta untuk mengklarifikasi data-data yang disampaikan KPK, dan kami memastikan mengenai hal tersebut,” kata Efendi Siregar saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2017)

Siregar menjelaskan, data-data yang diminta kepada KPK tersebut berhubungan denan track record, kepatuhan dan data pelanggran yang pernah dilakukan oleh para calon pengurus BPKH tersebut.

“Kita minta dijelaskan maksud daripada catatan tersebut. Semua kita tanyakan dari calon-calon yang ada mengenai kepatuhan dan pelanggaran yang pernah dilakukan,” ungkapnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, KPK membantu penelusuran rekam jejak calon, dengan harapan ke depan pengelolaan dan penyelenggaraan haji bisa lebih baik dari sebelumnya.

KPK telah melakukan kajian tentang tata kelola penyelenggaraan haji, bahkan pernah menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Agama.

“Jika anggota BPKH diisi oleh orang-orang yang berintegritas, tatakalolanya transparan dan akuntabel, hal itu diharapkan bisa mencegah korupsi atau penyimpangan ke depan dalam pengelolaan haji di Indonesia,” ungkapnya.

Tim pansel BPKH ini terdiri dari 9 orang. Terdiri dari Mulya Efendi Siregar (Ketua Tim Pansel) yang merupakan Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Yunus Husein mantan Ketua PPATK, (Wakil), dan Nursyam (Sekretaris) berasal dari Sekjen Kementerian Agama.

Sedangkan 6 Anggota Pansel yang terdiri dari Zainul Bahar Nur (Wakil Ketua Baznas), Zalim Alamsyah (Ketua Lembaga Penjamin Simpanan), Aidir Amin Daud (Irjen Kemenkumham), Hadiyanto (Sekjen Kemenkeu), dan Prof. Din Syamsudin.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), akan dipilih sebanyak tujuh orang anggota yang terdiri dari lima anggota hasil seleksi dan dua orang dari Kemenag dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, tujuh orang terpilih lainnya akan menjabat anggota Badan Pelaksana.

Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan 84 nama calon Anggota Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang lulus seleksi administrasi pada 30 Januari 2017 lalu.

Usai pengumuman, calon yang lolos seleksi selanjutnya akan menjalani ujian tertulis pada 2 Februari lalu. Selain itu, para peserta juga diminta menjelaskan strategi pengembangan BPKH.

Pengumuman hasil ujian tertulis akan disampaikan dua hingga tiga hari setelah itu. Dari ujian tersebut, nantinya akan terpilih 12 orang yang mengisi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH.

 

Share This: