Pasca OTT Bengkulu, KPK Geledah 3 lokasi di Bengkulu

_

Pasca Operasi Tangkap Tangan di lingkungan pejabat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Provinsi Bengkulu.

Dari penggeledahan tersebut tim KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen.

“Kemarin dilakukan penggeledahan mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu, dan kantir pihak swasta PT Zuti Wijaya Sejati (ZWS) milik tersangka Murni Suhardi (MSU),” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Dijelaskan Febri bahwa pasca penggeladahan di tiga lokasi tersebut, penyidik KPK akan mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

“Isinya apa, kaitannya dengan perkara ini apa sehingga kami bisa menemukan gambaran yang lebih utuh dari perkara indikasi suap terhadap salah satu jaksa di kejati Bengkulu itu,” paparnya.

Menurut Febri pula mulai esok atau minggu ini pihak KPK akan merencanakan melakukan penyidikan untuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan kasus ini.

Seperti diketahui, KPK tetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sungai (BWS) VII Bengkulu.

Amin Anwari (AAN), Pejabat Pembuat Komitmen, Murni Suhardi (MSU) Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo dan Parlin Purba (PP), Kaisi III intel Kejati Bengkulu.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan sebuah restauran di Bengkulu, tim KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp10 juta dalam pecahan uang Rp100 ribu yang dimasukkan ke dalam amplop coklat.

Pemberian suap ini dijelaskan diberikan terkait dengan pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksaanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Tiga tersangka tersebut pun disangkakan pasal tindak pidana korupsi. Sebagai pihak yang diduga pemberi, AAN dan MSU disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Perkara Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk pihak yang diduga penerima PP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Perkara Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share This: