Pasca OTT di Mojokerto, KPK Tetapkan 4 Tersangka

_

Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pimpinan DPRD Mojokerto dan seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sebagai tersangka.

Penetapan dilakukan KPK melakukan pemeirksaan selama 1 x 24 jam, dan ekspose baru saja selesai.

“Yang jadi tersangka adalah ketua DPRD Mojokerto Purnomo (PNO) sebagai penerima, kemudian Wiwiet Febriyanto (WF), Umar Faruq (UF) dan Abdullah Fanani (ABF) merupakan Wakil ketua DPRD. Dan sebagai pemberi adalah WF, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mojokerto,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Basaria menjelaskan, saat OTT, KPK mengamankan uang Rp 470 juta dari sejumlah pihak. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee senilai Rp 500 juta terkait pengalihan anggaran dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017.

“Jadi ada perubahan anggaran Kota Mojokerto. Anggaran tersebut untuk pengadaan program penataan lingkungan, kemudian dibatalkan, lalu coba diusahakan untuk merubah uang tersebut sebesar Rp 13 M dari Pens (Politeknik Elektronik Negeri Surbaya). Ternyata hal ini tidak bisa karena dana dari pusat,” papar Basaria.

Kemudian dibicarkaan kembali antara DPRD dengna Kepala Dinas PU mengenai pengalihan anggaran non program dinas PU Mojokerto, tentang beberapa program yang merupakan satu kumpulan dari PU, kemudian diambil dari situ sebesar Rp 11 Miliar.

“Untuk itu tawar menawar. Akhirnya diberikan fee kepada DPR sebesar Rp500 juta,” paparnya.

Sebagai pemberi adalah WF, disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan PNO, UF dan ABF.disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 Tahhn 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah uu 20 2001 Jo pasal 55 juta ayat 1 ke 1 KUHP.

“Sedangkan terhadap dua lainnya, T dan H, masih dalam proses pemeriksaan masih berstatus sebagai saksinya,” tukas Basaria.

 

Share This: