Patrialis Akbar : Saya Hormati KPK

_

 

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dirinya. Patrialis diperiksa untuk pertama kali sejak ditahan sebagai tersangka,

“Hari ini, pemeriksaan yang pertama kali sejak saya ditahan. Saya sangat menghormati KPK, jadi saya akan memberikan kesempatan kepada KPK untuk memeriksa habis saya, maupun semua orang-orang yang diduga dalam kasus ini silahkan,” ungkapnya saat memasuki Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dalam pemeriksaan pertama Patrialis tidak mau berkometar mengenai dugaan penerimaan uang sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura,  terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

“Saya tidak mau memberikan komentar terkait  materi perkara,  karena saya sudah pernah berkomentar, saya gak mau lagi komentar. Saya Insya Allah konsisten dengan komentar saya. Saya akan bicara apa adanya dengan KPK. Insya Allah kebenaran itu ada di pengadilan,” ungkapnya.

Patrialis datang ke Gedung KPK pukul 10.33 WIB. Ia memohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia atas kasus yang menimpanya. Patrialis juga meminta agar wartawan tidak memberitakan negatif terhadap masalah pribadinya.

Sebagaimana dibertahakan sebelumnya, saat operasi tangkap tangan yang  oleh KPK pada 25 Januari 2017 lalu di Grand Indonesia, Patrialis  ditangkap bersama seorang wanita muda bernama Anggita Eka Putri.

“Saya mohon dengan hormat, saya sudah inventarisir ada teman-teman yang buat berita negatif, oponi-opini yang negatif yang menulis persoalan pribadi saya. Siapa yang mengijinkan orang lain menulis pribadi saya siapa yang mengijinkan,” ungkapnya.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diguga menerima suap dalam  putusan perkara Nomor 129/PU-XIII/2015 tentang Sistem Zonasi dalam Pemasukan (impor) Hewan Ternak, dalam objek permohonan Judicial Review UU Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

Dalam pengurusan putusan perkara nomor 129 itu, tiga orang ditunjuk sebagai Hakim Panel diantaranya Ketua Panel dijabat oleh Manahan Sitompul, sedangkan Patrialis Akbar dan Palguna sebagai anggota.

Dalam perkara ini, Patrialis Akbar disangkakan menerima suap dari tersangka Basuki Hariman (BHR) bos pemilik 20 perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny (NGF).

Oleh Basuki, Patrialis Akbar dijanjikan uang sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Diduga uang 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura itu sudah penerimaan ketiga. Sebelumnya sudah ada penerimaan pertama dan kedua.

 

Share This: