Pelantikan Pimpinan DPD Tidak Punya Dasar

Senator DPDRI dari Kalimantan Selatan bersama Lusicus Karus dari FORMAPPI, dalam diskusi soal DPD di Warung Daun Jakarta, Sabtu (8/4) - Foto: HW
_

Kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah merupakan rekayasa sekelompok orang yang ingin berkuasa di DPD. Padahal proses yang berlangsung hingga pemilihan Pimpinan DPD pada tanggal 3 April 2017 lalu, tidak memiliki dasar yang kuat.

Hal itu ditegaskan oleh Senator DPR RI dari Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi, dalam diskusi bertajuk “DPD Kok Gitu”, yang berlangsung di Warung Daun, Cikini Jakarta, Sabtu (8/4) pagi.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah Ahmad Muqowam, Senator DPD asal Jawa Tengah, Direktur Poltracking Hanta Yudha, Lucius Karus (FORMAPPI) dan Khoirul Fahmi, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas.

Ada beberapa hal yang membuat pemilihan Pimpinan DPD tanggal 3 April itu menjadi tidak sah, pertama, Mahkamah Agung (MA) telah memerintahkan agar DPD melaksanana Tata Tertib lama yang menyebutkan Pimpinan DPD menjabat selama 5 tahun.

Kedua, pimpinan DPD Mohammad Saleh, GKR Hemas dan Farouk Muhammad masih menjabat sesuai Tatib lama yang oleh MA harus dilaksanakan.

“Pak Saleh itu kan menggantikan Pak Irman Gusman, jadi dia menjabat sebagai Ketua MA memang tidak lima tahun. Tetapi Bu Hemas dan Pak Faoruk harus lima tahun. Dan mereka tidak mengundurkan diri, jadi tidak ada kekosongan pimpinan,” kata Sofwat.

Pelantikan Pimpinan DPD oleh pejabat MA Suwardi, menurut Sofwat tidak memiliki dasar, karena MA sudah membatalkan permohonan DPD yang meminta agar pimpinan DPD menjabat selama 2,5 tahun.

“Itu sudah dibatalkan oleh MA, kok pejabat MA sendiri yang melantik. Logikanya di mana? Apa dasarnya? Karena itu kita meminta kepad akomisi Yudisial untuk mempelajari mengapa Pak Suwardi mengambil sumpah. Pengambilan sumpah itu justru telah melanggar putusan MA. Kalau Tatibnya menyebutkan lima tahun, harusnya Pak Saleh, Bu Hemas dan Pak Farouk masih tetap memimpin,” tandas Sofwat.

Lucius Karus dari FORMAPPI melihat banyak aturan yang dimanipulasi, Tetapi itu jika diperdebatkan di DPD, sampai sekarang tidak akan selesai. Karena yang berdebat itu punya kepentingan, jadi sekarang ini DPD sulit untuk mencapai kata sepakat.

“Harapan kita asebenarnya pada MA waktu itu. MA yang harus memutuskan final dan mengikat. Dia (MA) sudah melakukan itu, tapi kemudian inkonsistensi muncul ketika ada pejabat MA muncul untuk melakukan pelantikan.” kata Lucius

Melihat kondisi DPD seperti sekarang ini, di mana ada dua piimpinan yang merasa legal, menurut Lucius, kita tidak perlu mendengar lagi omongan DPD.

“Ini persoalan bangsa sebenarnya. Jadi kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh bangsa terhadap DPD ini. Saya kok merasa tidak penting banget mendengar DPD,” katanya.

Menurut Lucius, DPD itu sejak awal didisain untuk mewakili daerah. Nah ketika anggota DPD sudah dipilih, harus bertanggungjawab kepada pemilihnya di daerah.

Konflik yang terjadi di DPD sekrang ini karena ada orang -orang yang melihat DPD sebagai tambang emas. Dia mau menggadaikan apa saja untuk kepentingan kelompok, kepentingan politik, bukan untuk kepentingan daerah.

Direkur Poltracking Hanta Yudha mengatakan setuju DPD harus dikuatkan. Bisa ikut mengusulkan dan membahas RUU. Tapi DPDnya harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang memperjuangkan kepentingan daerah yang lahir dari daerah.

“Kita tidak anti partai karena sistem demokrasi sekarang harus melalui partai. Kaerana itu kalau DPRnya kuat dan DPDnya sehat itu sangat mendukung demokratsi Demokrasi yang sehat itu bukan berarti seluruh kekuatan yang ada mendukung pemerintah. Demokrasi sehat itu kalau ada yang kritis terhadap pemerintah, bukan semua berpihak kepada pemerintah, meski pun itu menyenangkan yang berkuasa.

“Persoalan di DPD harus diselesaikan di DPD sendiri, tidak boleh ada dualisme,” papar Hanta.

Soal dualisme di DPD, menurut Ahmad Muqowam, semua kekuatan politik memang begitu. Di PPP ada dualisme.

“Mereka ini kan ibarat tikus saja. Kapan mau dimatikan, apa hari ini atau besok. Cuma masalahnya Romy dan Djan Faridz itu kan sama-sama keras. Itu aja persoalannya,” kata Muqowam.

Share This: