Soal Peleburan BP Batam: Fahri Hamzah Curiga Ada yang Ingin Kuasai Batam.

Fachri Hamzah (Foto: Seruji)
_

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah mencurigai ada orang yang berencana untuk mengambil alih Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Walikota Batam.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah kepada wartawan di gedung Parlemen senin (7/1) menanggapi keputusan pemerintah yang berencana melebur BP Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.

Menurut Fahri, peleburan BP Batam dan Walikota jelas bertentangan dengan Hukum karena kedua badan teesebut diatur oleh undang undang yang berbeda.

BP Batam memiliki undang undang sendiri yang terkait dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ), Sementara walikota ada undang undang tentang daerah.

“Jadi kalau mau digabung tidak bisa dengan PP (Peraturan Pemerintah). Harus dengan Undang Undang. Apalagi penggabungannya aneh, dia mau digabung Walikota kawasan FTZ dengan Otorita,” Ujar Fahri.

” Otorita itu pejabat pusat. Ini sama dengan kepala desa merangkap dengan Menteri desa. Ini tidak boleh,” tambahnya.

Fahri mencurigai rencana pemerintah yang tidak melalui kajian mendalam ini merupakam sebuah agenda tersembunyi dari segelintir orang dilingkaran kepresidenan yang ingin mengambil keuntungan dari rencana ini.

“Saya kira ada yang mencurigakan. Ada orang yang mau memakai jabatan walikota untuk menguasai otorita atau badan lain. Gak boleh sembarangan (Batam) diambil alih,” tandasnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat ini juga mengingatkan pemerintah bahwa perubahan yang akan dilakukan ini akan mengganggu iklim investasi dibatam yang belakangan menunjukan trend peningkatan.

“Perubaban yg mereka lakukan pasti akan menggangu investor. Secara poltik ini mengganggu. Jadi biarkan aja jangan ada perubahan,” kata Fachri.

Seperti ramai diberitakan, pemerintah berencana menyatukan pengelolaan Kota Batam di bawah Walikota. Melalui keputusan yang akan dibuat, Walikota Batam akan menjadi ex officio Kepala BP Batam. Hal itu ditentang oleh beberapa ahli, karena dinilai akan menimbulkan kerancuan dan sebuah kemunduran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyoroti rencana pembahasan regulasi jabatan Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam.

Sebagaimana dikutip sebuah media online, Sihaloho meminta agar rencana pengelolaan Batam di bawah satu tangan ditunda.

Menurutnya, sebaiknya salah satu pihak tidak memaksakan kehendak, pasalnya proses ex-officio ini masih menjadi pro dan kontra baik dari masyarakat dan kedua lembaga tersebut.

 

Share This: