Pemerintah Harus Berikan “Loan” Untuk Pengusaha Bioskop Nasional!

Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin, SH. (Foto: HW)
_

Perkembangan bioskop dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan grafik yang menanjak. Bioskop tidak lagi berkonsentrasi di kota-kota besar. Minat masyarakat untuk menonton di bioskop terus menyebar ke daerah-daerah.

Beberapa pengusaha nasional bermodal pas-pasan lalu memberanikan diri membuka bioskop di daerah-daerah. Kini di beberapa daerah mulai berdiri lagi bioskop setelah menghilang  sejak menjelang tahun 90-an.

Ketum GPBSI Djonny Syafruddin, SH dan Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto. (Foto: HW)

Sedangkan di kota-kota besar, masih menjadi wilayah kekuasaan pemilik jaringan bioskop raksasa seperti Grup XXI, CGV Blitz dan Cinemaxxx. Apalagi pemilik Cinemaxxx, Grup Lippo yang memiliki mal di kota-kota besar di Indonesia.

Sayangnya beberapa jaringan bioskop besar sahamnya sudah beralih ke pihak asing, seperti Blitz Megaplex yang dibeli CGV Grup dari Korea Selatan, sehingga namanya kini berubah menjadi CGV Blitz.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin, SH, sejak dibuka DNI (Daftar Negatif Investasi) pihak asing bisa menguasai saham bioskop di Indonesia hingga seratus persen.

Membuka investasi 100 % kepada asing, tambahnya, sama dengan “menjual” negara melalui bioskop. Jika asing sudah memiliki 100 % saham di bioskop, tentu mereka akan bebas memutar apa yang mereka mau.

Bioskop Dakota di Cilacap milik H. Djonny Syafeuddin, SH (Foto: HW)

“Nah mereka kan bukan hanya bawa duit, tapi juga membawa film-filmnya, seperti Korea yang yang memiliki industri film. Tanpa kita sadari, Korea melakukan penetrasi budaya di negara kita. Meski pun pelan, bukan tidak mungkin nanti anak-anak kita akan lebih suka film Korea dibandingkan film Indonesia,” ungkap Djonny.

Asumsi itu tidak mengada-ada, sebab musik Korea yang dikenal dengan nama K-Pop sudah digemari di Indonesia, bahkan dunia. Sebelumnya Korea juga telah mengekspor kulinernya ke seluruh dunia.

Djonny yang ditemui di acara Sosialisasi Aplikasi Jumlah Penonton (E-Lip) yang diadakan oleh Pusbang Film di Hotel Santika Depok, Kamis (29/11/2018) malam menambahkan, film adalah bagian dari kebudayaan suatu negara. Sementara pemerintah tidak memiliki cara bagaimana melawan penetrasi budaya asing yang datang melalui hiburan.

Dengan adanya bioskop-bioskop Indepenen yang dibangun di daerah-daerah, ancaman terhadap serbuan budaya asing, masih bisa dieliminasi.

Menurut pemilik beberapa bioskop independen di Pangkal Pinang, Cilacap, Kroya, Sengkang dan Rancaekek ini, masuknya asing ke dalam bisnis perfilman, merupakan sebuah penetrasi budaya yang akan berdampak pada sikap, perilaku dan karakter bangsa.

Karena pemerintah sudah membuka kesempatan kepada asing, dan sejauh ini belum ada upaya untuk melindungi bangsa dalam melawan penetrasi budaya asing, maka masyarakat harus berinisiatif menjaganya.

“Yang saya bisa lakukan bersama teman-teman, ya hanya membuat bioskop-bioskop kecil. Tapi bisa apa kita melawan mereka yang membawa uang trilyunan rupiah. Kalau pemerintah sadar akan ancaman yang ada, pemerintah juga harus bergerak, membantu pengusaha-pengusaha kecil seperti kami,” tandas Djonny.

Bentuan yang dimaksud, menurutnya, bukan cuma, cuma, melainkan berupa kredit modal kerja (loan) agar pengusaha kecil bisa mendidikan banyak bioskop di daerah-daerah yang belum dimasuki oleh jaringan bioskop raksasa.

“Investasi bioskop itu kan mahal. Untuk bioskop kecil seperti milik saya dan teman-teman, paling tidak butuh 3 milar. Harga proyector, sound system termasuk layar itu mahal. Kalau pakai modal sendiri, ya keburu bioskop raksasa yang masuk ke daerah-daerah. Nah kalau udah begitu kita enggak bisa apa-apa,” katanya.

Mengenai rencana pembangunan bioskop rakyat juga sudah dimulai oleh Pemprov DKI bersama Badan Ekonomi Kreatif, PD Pasar Jaya dan PT. Kreasi Anak Bangsa (Keana Film) yang dimiliki oleh artis Marcella Zalianti, Djonny Syafruddin menilai itu sebuah kemunduran.

“Masyarakat sekarang perlu kenyamanan, bukan semata-mata murah. Mereka, apalagi anak-anak muda, datang ke bioskop merupakan sebuah kebanggaan. Banyak yang menguplod foto tiketnya di medos setelah nonton. Itu kan tandanya mereka bangga. Tapi kalau tempatnya kurang nyaman, mereka juga tidak tertarik. Jadi pembuatan bioskop seperti itu sebuah kemunduran,” katanya.

Djonny tidak merasa hadirnya bioskop rakyat sebagai ancaman bagi bioskop-bioskop independen seperti yang dimilikinya. Karena selain lokasinya berbeda, tempat dan fasilitasnya juga berbeda.

Ia juga mengingatkan, kalau pembuatan bioskop itu menggunakan dana pemerintah, pertanggungjawabannya harus jelas, jangan sampai jadi masalah hukum dikemudian hari.

“Bagus juga sih kalau ada unsur idealisme dalam pembuatan film itu, tapi masalah bisnis tidak bisa digandengkan dengan semangat merah putih semata,” Djonny mengingatkan.

Menurut Djonny, siapa pun orang Indonesia yang ingin membuat bioskop tidak masalah. Yang penting harus dipikirkan juga aspek bisnisnya, supaya tidak tergilas oleh raksasa-raksasa yang punya kekuatan luar biasa.

“Pemerintah harus turun tangan, kalau kita masih ingin menjaga bangsa kita dari pengaruh budaya asing. Tapi kalau hanya memikirkan investasi asing semata, kita akan lihatlah akibatnya. Itu sama saja dengan menjual negara!” tandasnya.

 

 

 

 

 

 

 

Share This: