Pemerintahan Desa Bingung Diatur Oleh Dua Kementerian

_

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Ahmad Muqowam menilai ada beberapa paradoks yang terjadi di pemerintahan daerah.

Yang pertama, ada dua kementerian yang mengatur pemerintahan desa, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes). Kedua kementerian itu kerap mengeluarkan peraturan yang bertolak belakang, sehingga aparat desa yang menjalankannya menjadi bingung.

“Kasihan Pak Jokowi, banyak pembantunya tidak paham undang-undang desa. Aparat desa juga jadi bingung soal padat karya, karena selalu ketakutan melaksanakannya. Karena itu Apdesi minta kepada DPD agar didorong menjadi satu,” tandas Muqowam.

Muqowam membeberkan hal itu ketika memberi sambutan dalam pembukaan Workshop dan Silaturahmi Aparat Desa se Indonesia yang berlangsung di ICE, BSD Tangerang, Kamis (28/11/2018) pagi.

Paradoks kedua, menurut Muqowam, soal rwgulasi. Akibat dua orang (pengurus) yang tidak pernah bersatu, bupati jadi bingung dalam membuat Perda (Peraturan Daerah), sehingga sampai saat ini pupati belum bisa membuat Perda terkait pemerintahan desa.

Wakil Ketua DPD RI ini juga menyinggung mengenai keberadaan Satgas dana desa, yang tidak ada dalam struktur pemerintahan desa.

“Tidak ada dalam struktur tetapi diangkat oleh Kemendagri. Akibatnya, pembinaan terhadap aparat desa tidak dikakukan, tetapi yang ada diawasi terus,” kata Muqowam.

Adanya dua kementerian yang menangani aparat desa, menurut Muqowam, akhirnya berdampak pada aparat pemerintahan desa. Terkesan ada nuansa politik yang muncuk, sehingga aparat desa seperti terpecah menjadi dua kepentingan politik.

“Sekarang ini yang terjadi di bawah, kalau tidak hijau ya merah. Kalau begotu tahun depan dijinggakan sajalah!” katanya.

Menanggapi perpecahan yang terjadi dalam pemerintahan desa, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengingatkan, agar desa bersatu. Dengan persatuan itulah pembangunan desa akan berjalan dengan baik.

OSO mensinyalir, perpecahan yang terjadi dalam organisasi Apdesi (Asosisi Pemerintahan Desa), karena ada pihak-pihak yang bermain.

Ketua DPD RI Osman Sapta Odang memberikan cendera mata kepada dua orang Ketua Apdesi, masing-masing Buyung Suhardi (kiri) dan Sindawa Tarang (tengah). – Foto: HW

“Kalau berbeda-beda, itu ada yang pelira. Desa jangan dipermainkanlah, dosa itu. Untuk menyatukannya itu menjadi tugas Muqowam,” kata OSO sambil menunjuk Wakil Ketua DPD yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Apdesi.

Ketua Asosiasi DPRD se Indonesia H. Lukman Said ketika dimintai komentarnya mengatakan, pembagian tugas antara Kemendes dan Kemendagri harus jelas. Jangan masing-masing membuat peraturan yang membingungkan aparat desa.

“Sekarang kepala desa tidak bisa leluasa dalam bekerja, karena ketakutan terus. Janganlah masalah desa ini dibawa ke nunsa politik,” kata Lukman.

Saat ini Apdesi memang terbelah. Ada dua orang yang memimpin Apdesi sehingga dampaknya sampai ke bawah.

Pada tahun 2016 berlangsung dia Munas, di Solo dan Lampung. Munas APDESI III di Lampung menghasilkan Buyung Suhardi sebagai Ketua Umum, dan Munas APDESI Solo melahirkan Sindawa Tarang, juga sebagai Ketua Umum APDESI. Selain itu, pada tahun yang sama muncul P-APDESI yang dikomandoi oleh Wargiyati.

Dalam pembukaan workshop hari ini, Buyung Suhardi dan Sindawa Tarang sama-sama memberi sambutan.

Share This: