Pemilihan Anggota DPD Melalui DPRD Tidak Sesuai Konstitusi

Biviitri Susanti, Fadli Ramadhani dan Hadar Navis Gumay dllam Diskusi Menyelematkan DPD Sebagai Lembaga Representasi Daerah di Jakarta, Jum'at (28/4) - Foto: HW
_

Wacana yang muncul untuk melakukan seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui DPRD dinilai sebagai kekeliruan besar, karena proses di DPRD selain dalam prakteknya akan menyimpang, juga tidak sesuai dengan konstitusi.

Pendapat itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Menyelamatkan DPD Sebagai Lembaga Representasi Daerah, yang berlangsung di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jum’at (28/4/2017) siang. Diskusi menghadirkan pembicara Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Bivitri Susanti, anggota KPU Hadar Navis Gumay, Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia,

Syamsuddin Alimsyah, dan Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani.

Seperti diketahui, Pemerintah dan Pansus RUU Pemilu mengetengahkan wacana kontroversial, yakni akan menggunakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih anggota DPD. Setelah Pansel melakukan serangkaian proses, penentuan akhir nama-nama orang yang akan diberikan kepada KPU untuk menjadi peserta pemilu DPD, akan diputuskan oleh DPRD.

“Kita mempertanyakan, apa alasannya? Kalau dari pemerintah apakah karena alasannya efisiensi, saya kita tidak juga. Jadi gagasan ini keliru besar dan memporakporandakan apa yang dimulai sejak reformasi dan amandemen UUD kita,” kata Hadar Navis Gumay.

Menurut Gumay, dalam UUD 45 juga disebutkan bahwa Pemilihian Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan yang lain. Jadi kalau diselenggarakan oleh lembaga lain, itu bertentangan dengan konsitusi. KPU itu sudah demikian besar dibangun dalam tugas untuk melakukan proses pencalonan, verifikasi dan kemudian dilemparkan kepada rakyat sebagai pemilih.

Melalui RUU Pemilu yang mewacanakan seleksi calon anggota DPD melalui Pansel, kemudian diserhkan kepada DPRD, Navis Gumay menenggarai ada pihak yang sengaja ingin mengobrak-abrik DPD. Padahal dalam konstitusi kedudukan secara jelas.

Indikasi itu menurut Navis Gumay, terlihat dari proses pembahasan UU Pemilu yang tertutup. Jadi gagasan yang membuat kita kaget ini (anggota DPD diseleksi dari DPRD) dihasilkan dari kerja yang tertutup ini, dan ini memang sengaja tertutup agar rencana itu bisa goal.

“Kalau saya kita kembali saja ke konstitusi kita bahwa DPD itu dihasilkan melalui proses Pemilu. Sudah jelas sekali bahwa dalam Pemilu dipilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dan kalau Pemilu itu yang memilih adalah rakyat, warga bangsa, bukan lembaga yang lain,” paparnya.

Bivitri Susanti menduga, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menggoalkan wacana itu. Kemungkinan argumen besar dari pemerintah, menurutnya, agar efisien.

“Tapi pertanyaannya betulkan jadi efisien, karena kalau DPRD itu model penganggaran dan pengalokasiannya masih mengkhawatirkan. Nanti mereka mau menyewa ahli, kapasitasnya enggak cukup, tapi mau dibayar mahal,” kata Bivitri.

Bivitri menduga usulan itu sengaja dibuat oleh anggota DPR, agar setelah pensiun DPR mereka mau ke DPD. Karena bila melalui proses pemilihan sekarang, tidak mudah menjadi anggota DPD.

Bivitri juga mengkhawatirkan bila gagasan itu terealisasi, akan terjadi kongkalingkong di DPRD untuk meloloskan calon-calon yang memiliki kedekatan dengan mereka, atau yang bisa menyogok DPRD.

“Siapa nanti yang ngawasin kinerja DPRD itu? Siapa yang bisa menjamin anggota DPRD itu nyogok atau tidak. Misalnya kalau ada yang mencalonkan diri suami ister,” katanya.

Yang kedua Bivitri menambakan, kapasitas anggota DPRD juga meragukan. Untuk mendapatkan tenaga ahli saja mereka sangat susah, sehingga asosiasi pengajar hukum tata negara ingin membantu.

“Jangankan di DPRD, di DPR saja ketika mengadakan fit and proper test kualitas pertanyaannya bagaimana. Kalau dilempar ke DPRD, saya bukan merendahkan orang daerah ya, tapi akan sulit melaksanakannya secara teknis.

Fadli Ramadhanil berpendapat, munculnya wacana membentuk tim seleksi untuk menggaet anggota DPD, dan kemudian diserahkan ke DPRD, akan membuat proses pembahasan RUU Pemilu bertele-tele, padahal waktu penyelenggaraan Pemilu sudah dekat, dan UU itu diperlukan.

“DPR harus segera membahas RUU itu dan memutuskan untuk menjadi Undang-undang. Terapi kalau melihat pekerjaan di DPR sekarang, bisa jadi pembahasan RUU itu tidak maksimal,” katanya.

Share This: