Pendiri IJTI Minta Dewan Pers Hentikan Kerjasama Dengan Pengurus IJTI

Yadi Hendriana (youtube.com)
_

Pendiri Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang juga Ketua IJTI pertama, Haris Jauhari, meminta agar Dewan Pers memutuskan kerjasama dengan Pengurus IJTI saat ini. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Dewan Pera, tanggal 21 Agustus 2018, dan telah diterima oleh Dewan Pers.

Yadi Hendriana (youtube.com)

Dalam suratnya Haris mengatakan, pemutusan hubungan itu perlu dilakukan karena nama Yadi Hendriana tercatat sebagai direktur tim kampanye nasional koalisi pasangan Pilpres.

Hal itu menurutnya, bertentangan dan melanggar prinsip dasar IJTI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumahtangga (ART), Kode Etik Jurnalistik IJTI, mau pun Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers.

Dalam suratnya Haris memaparkan, pelanggaran terhadap prinsip dan aturan IJTI serta persoalan internal lain seperti adanya pertanyaan mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Pengurus Pusat IJTI selama dipimpin Yadi Hendriana yang tak terjawab hingga saat ini, akan diselesaikan secara internal dan melalui jalur hukum yang berlaku.

Khusus mengenai hubungan Dewan Pers dengan IJTI, guna menjaga martabat Dewan Pers, menegakkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers, dan menjamin terjaganya kerjasama yang bebas dari kepentingan politik dan penyalahgunaan keuangan serta kewenangan dalam organisasi jurnalis, maka saya meminta Dewan Pers menghentikan seluruh kerjasama yang sedang dan akan berjalan dengan Pengurus Pusat IJTI dan memeriksa semua bentuk kerjasama yang telah berjalan dalam enam (6) bulan terakhir, kecuali penggunaan ruang sekretariat IJTI di Gedung Dewan Pers.

Selain soal Yadi Hendriana, Haris juga meminta Dewan Pers menonaktifkan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi dan Ratna Komala dari semua proses yang berkaitan dengan masalah ini, mengingat yang bersangkutan bagian dari Pengurus Pusat IJTI saat ini.

“Permintaan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pendiri dan ketua umum pertama IJTI yang namanya masih dicantumkan dalam susunan Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat IJTI saat ini,” kata Haris.

“Tujuannya ialah turut menjaga kemerdekaan pers, nama baik Dewan Pers sesuai amanat UU No.40/1999, serta upaya mengembalikan IJTI ke jalan yang sesuai dengan cita-cita pembentukannya, sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Pendirian IJTI dan Mukadimah AD/ART IJTI,” tambahnya.

Yadi Hendriana yang dihubungi melalui pesan WA mengaku sudah membaca isi surat tersebut. Dia meminta agar balaikita berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Imam Wahyudi.

“Selamat Malam, sudah. IJTI punya Dewan Pertimbangan, jadi semua diputuskan Dewan Pertimbangan, punya mekanisme tersendiri, Surat itu tidak resmi dan semua orang bisa melakukannya. Silahkan koordinasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Bapak Imam Wahyudi Karena aturan dan cara kerja kami sesuai dengan AD/ART yang berlaku,” jawab Yadi melalui WA.

Yadi Hendriana, Pemimpin Redaksi I-Nsws TV, perusahaan yang berada di bawah MNC Grup, tercatat sebagai Direktur IV Tim Pemenangan Jokowi – Maruf Amin, khusus menangani media masa dan media sosial.

Share This: