Pengacara Miryam Bantah Klienya Melarikan Diri ke Luar Negeri

_

Pengacara Miryam S. Haryani, Aga Khan bantah kliennya yang dikabarkan pergi ke luar negeri. Dirinya menegaskan bahwa kliennya saat ini tengah berada di daerah Bandung, dan akan segera kembali ke Jakarta.

“Ada di Indonesia. Daerah Jawa. Saya berani jamin 100 persen. KPK itu ada-ada aja,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telefon, di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Aga Khan menyesalkan tindakan KPK yang telah mengirimkan surat Ses-NCB Interpol Indonesia tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap kliennya. Menurutnya, seharusnya pihak KPK bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya selaku kuasa hukum.

 

“Harusnya bisa dong konfimasi ke lawyer. Kenapa sih gengsi amat konfimasi ke saya. Saya dua hari sekali memberi kabar loh,” ungkapnya.

Aga menambahkan, pihaknya sudah menberitahukan secara baik-baik melalui surat, tentang kondisi Miryam yang tidak bisa hadir saat penyidikan,  namun pihak KPK tetap “ngeyel“.

“Dulu kasus Komjen budi Gunawan, Hadi Purnomo, mereka kok bisa menahan diri. Apa bedanya? Padahal dilhat dari kasus itu, Miryam hanya mengenai kesaksian palsu di persidangan. Bukan dugaan korupsi. Jadi tolong dong KPK jangan tebang pilih. Kami juga akan minta surat perlindungan hukum ke kepolisian bahwasanya klien kami masih korporatif. Tapi karena kami melakukan tindakan hukum praperadilan, kami minta keadilan dong,” bebernya.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya juga telah  melakukan pemanggilan secara patut dan penjadwalan ulang namun yang bersangkutan tidak datang sampai hari ini.

Pemanggilan pertama Miryam sudah dua kali dijadwalkan diperiksa KPK, tetapi mangkir pada pemeriksaan pertama, Rabu lalu (13/4) Miryam mangkir dengan alasan ada ibadah Paskah.

Kemudian, pada penjadwalan ulang, Selasa lalu (18/4) Miryam diirawat di Rumah Sakit Pondok Indah.‎ Dia meminta izin untuk istirahat dua hari yakni 18-19 April 2017 dan siap diperiksa pada Rabu (26/4) kemarin.

Namun, kemarin (25/4) lalu pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa kliennya telah melakukan proses pengajuan pra peradilan dan tidak akan memenuhi pemanggilan ketiga yang dijadwalkan pada rabu lalu (26/4).

“Seyogyanya norma dalam beracara hukum di Indonesia memang tidak diatur secara jelas, tapi sudah pernah KPK menerapkan sistem tersebut waktu budi Gunawan, Hadi Purnomo, Walikota Makassar. Kok mereka tebang pilih, klien saya kan WNI yang punya hak yang sama di mata hukum,” bebernya.

Hari ini KPK kirimkan surat ke Ses-NCB Interpol Indonesia tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Miryam S Haryani (MSH).

“KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka MSH yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus indikasi keterangan tidak benar di persidangan kasus e-ktp,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Ia menjelaskan dasar pengiriman DPO tersebut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk permintaan pada Kapolri dan jajarannya, untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jika penangkapan sudah dilakukan, maka itu diserahkan ke KPK dan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut.

“Kami sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada tersangka MSH untuk dipanggil secara patut, dan kemudian menjadwalkan ulang, ketika pihak pengacara datang mengatakan yang bersangkutan sakit. Kita jadwalkan ulang setelah surat keterangan dokter tersebut, bahkan sampai hari ini kami belum menerima kedatangan dari tersangka MSH. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan ini kami pandang perlu untuk menerbitkan surat DPO untuk tersangka MSH. dan kemudian mengirimkan pada pihak kepolisian,” ungkapnya.

Miryam sudah dua kali dijadwalkan diperiksa KPK, tetapi mangkir pada pemeriksaan pertama, Rabu lalu (13/4) Miryam mangkir dengan alasan ada ibadah Paskah.

Kemudian, pada penjadwalan ulang, Selasa lalu (18/4) Miryam diirawat di Rumah Sakit Pondok Indah.‎ Dia meminta izin untuk istirahat dua hari yakni 18-19 April 2017 dan siap diperiksa pada Rabu (26/4) kemarin.

“Pada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka, harap memberitahukan pada KPK atau kantor kepolisian setempat. Jika ada yang memberikan perlindungan, kami ingatkan hal tersebut memiliki resiko hukum,” bebernya

 

“Dan kita berharap, kalau ada informasi-informasi dari masyarakat atau dari pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka MSH itu, dapat melaporkan ke kantor kepolisian yang terdekat, karena saat ini kita mengirimkan surat DPO tersebut ke Kapolri. Dan kita tentu melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisan tentang hal ini,” tukasnya.

Share This: