Pengamat Pertanyakan Usulan Hak Angket Kasus e-KTP

_

Pakar Hukum UGM, Zainal Arifin Muchtar mempertanyakan hak angket e-KTP yang akan digulirkan oleh Anggota DPR ke KPK. Usulan hak angket itu mencuat setelah KPK tidak bersedia membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Uceng, begitu ia biasa dipanggil, alasan sebagian anggota DPR untuk menggulirkan hak angket, tidak jelas dan mengada-ada.

“Ada kecurigaan hak angket ini abal-abal, karena enggak jelas alasan sesungguhnya,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Hak Angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk mempertanyakan tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun organ di bawahnya, dalam menangani suatu masalah. Bila Hak Angket digulirkan, maka segala sesuatu yang terdapat dalam masalah yang ditangani oleh pemerintah maupun organnya bisa dibuka oleh DPR.

“DPR mengunakan angket yang agak berlebih. Hak penyelidikan kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi agak berbahaya jalankan UU (daya tahan), itu kewenangan pengawasan DPR. Karna tidak menutup kemungkinan nanti hakim bisa dipanggil DPR,” tambahnya.

Menurut Uceng,  dokumen pemeriksaan BAP itu bersifat Pro Justicia (Rahasia), maka dari itu pembukaan dokumen pemeriksaan BAP hanya bisa dibuka di dalam persidangan.

“Kita tidak tahu alasan dibalik DPR maksa buka itu. Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tetapi memperkeruh proses penegakan hukum,” ungkapnya.

Uceng  menduga  DPR terlalu memperluaskan proses hak angket itu sendiri. Jika KPK mau membuka ini, menurutnya, akan menjadi modus yang berulang.

“Ancaman-ancaman yang bisa dibuat-buat. Daya tahan KPK karena dilindugi UU maka ini harus ditahan betul oleh DPR,” tuturnya.

 

Sebagai aktivis anti korupsi, tambahnya, ia  akan terus memberikan dorongan kuat agar KPK tetap berada di jalur pemberantasan korupsi. KPK tidak menerima tawaran politis dengan membarter sesuatu.

“Peran presiden dan masyarakat penting ,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat pada Rabu lalu (19/4) Komisi III mengakukan hak angket kepada KPK.

Pengajuan hak angket itu mengacu pada pernyataan KPK yang tetap menolak untuk membuka rekaman BAP Miryam. Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka memberi keterangan palsu.

KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan.

 

Share This: