Penyelidikan kasus e-KTP alami Perkembangan yang Signifikan, KPK terus Lakukan Pemeriksaan Saksi

Foto: KTP/ ISRA BERLIAN
_

Penangananan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) oleh KPK terus mengalami perkembangan yang signifikan. KPK terus melakukan pemeriksaan dan menggali beberapa fakta persidangan, untuk membongkar kasus ini.

Pemeriksaan saksi-saksi akan terus dilakukan untuk memastikan dan memperkuat bukti yang sudah kita miliki. Selain itu KPK juga mencermati fakta persidangan, untuk menemukan pelaku lain dalam kasus korupsi e-KTP.

“Dalam pengembangan kasus e-KTP dengan tersangka AA kita terus menggali, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mengkonfirmasi beberapa fakta persidangan yang muncul dan beberapa informasi penyidikan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Jumat (28/4/2017).

Febri menyebutkan,  dalam penanganan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp5,3 Triliun tersebut, pihak penyidik telah memiliki kemajuan atau perkembangan yang cukup signifikan.

Menurutnya KPK semakin mendapatkan infromasi-informasi yang kuat di fakta persidangan, dengan melihat peran terhadap terdakwa ataupun peran terhadap tersangka, atau peran para saksi, yang diduga bersama-sama melakukan ini (tindak pidan korupsi).

“Dan itu kita konfrimasi,” katanya.

Dalam kasus e-KTP ini menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Tetapi Penetapan tersangka baru, atau mulainya sebuah penyidikan baru, ia menjelaskan, tentu saja berdasar butki permulaan yang cukup. Bila telah memiliki bukti permulaan yang cukup yang diuji dalam beberapa proses di internal, maka tidak tertutup kemungkinan hal itu akan dilakukan penetapan tersangka baru.

Proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) mulanya direncanakan senilai Rp 6,9 triliun. Pada tahun 2010 Kemendagri menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk proyek yang direncanakan rampung pada 2012 ini. Setelah ditenderkan, anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun. Ada 5 korporasi yang menjadi pemenang tender dalam proyek ini.

Belakangan diketahui anggaran proyek e-KTP ini menjadi bancakan. Banyak nama yang disebut telah menerima aliran dana dari proyek ini. Beberapa di antaranya sudah dijadikan tersangka dan ditahan oleh KPK. KPK mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 2,3 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Share This: