Penyidik KPK Kembali Periksa Bupati Sabu Raijua

Gedung KPK, foto ilustrasi/ Isra Berlian
_

JAKARTA, BALAIKITA.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Sabu Rijua, Nusa Tenggara Timur, Marthen Dira Tome, terkait kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Marthen yang ditanya seputar pemeriksaannya mengaku tidak tahu apa kesalahannya, meski ia dituduh telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Saya juga ngga tau kewenangan mana yang disalahgunakan, karena itu kita jalani prosesnya,” kata Martin kepada wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat Sore (10/2/2017).

Menurut menjelaskan, pemeriksaannya hari ini adalah terkait kasus  program pengentasan buta aksara dan program penuntasan wajib belajar 9 tahun, pada tahun 2007.

Kasus itu terjadi ketika ia masih menjabat seabgai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Kasus itu menurutnya sudah ditutup oleh Kupang pada 2008, dan kemudian  ditutup lagi oleh Kejati NTT pada 2016, tetapi belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Sampai saat ini belum ada saksi. Tapi kita minta KPK periksa mereka yang terima uang sampai di bawah. Karena program ini melibatkan rakyat banyak,” ungkapnya.

Penetapan tersangka terhadap Marthen merupakan hasil koordinasi supervisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Kejaksaan Tinggi NTT.

KPK awalnya menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni John Agustinus Radja pono dan Aram Kolifai.

Namun, tersangka lainnya ternyata telah meninggal dunia, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT John Manulangga.

Menurut KPK, dana PLS berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun 2007 yang diambil dari dana APBN. KPK menemukan anggaran dekonsentrasi APBN sebesar Rp 77,675 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk menggerakkan program formal mau pun non-formal di pendidikan luar sekolah, termasuk program Pendidikan Anak Usia Dini.

Selain itu, ada juga program pengembangan budaya baca, dan program manajemen pelayanan pendidikan.

Atas perbuatannya, Marthen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

Share This: