Perantara Kasus Suap Patrialis Akbar, Datangi KPK

_
Kamaludin meninggalkan Gedung KPK

 

Kamaludin (KM) tersangka pemberi suap Hakim MK no aktif, Patrialis Akbar, Senin (20/2) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk  melengkapi data diri termasuk foto untuk penyidikan kasus dugaan suap terhada dirinya.

“Terhadap KM tadi dilakukan pengambilan foto untuk kebutuhan proses penyidikan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Kamaludin sendiri memasuki gedung KPK pada pukul 11.31 WIB dan keluar meninggalkan gedung KPK pada pukul 13.17 WIB. Saat keluar dirinya pun membenarkan kedatangannya hari ini untuk keperluan foto guna melengkapi dokumen pemeriksaan.

“Iya, ngecek foto aja,” ujarnya sambil memasuki mobil tahanan KPK.

Kamaludin adalah perantara suap antara Pengusaha daging sapi impor Basuki Hariman dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, terkait permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar), dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman.

Menurut KPK, suap diberikan agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi.

Mereka merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona “base” di Indonesia, karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak. Hal mana membuat  importasi daging segar menjadi sangat bebas. Hal itu akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara “Zone Based”, di mana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni country based yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya, Kamaludin, disangkakan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

 

Share This: