Perjanjian Kerjasama Pusbang Film dan Bekraf, Agar Tidak Saling Serobot.

Kepala Pusbang Film Dr. Maman Wijaya (kiri) dan Kepala Bekraf Triawan Munaf, ketika menghadiri Hari Film Nasional 2017 di Studio PFN Jakarta, Kamis (30/3/2017) - Foto: HW
_

Masyarakat perfilman boleh bersyukur, karena ada dua institusi negara yang mengurusi mereka, yakni Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Namun apa yang ditangani kedua institusi itu terhadap perfilman, suka bikin bingung, walau pun dalam garis besarnya masing-masing punya landasan yang berbeda: Pusbang lebih ke landasan idiilnya, sedangkan Bekraf yang mengarah ke komersil.

“Misalnya orang ingin membuat film, mulai dari isi cerita sampai jadi film, itu wewenang Pusbang. Tapi kemudian bagaimana film itu dipromosikan, mau dijual ke mana, itu akan menjadi ranahnya Bekraf. Penjabaran sederhananya begitu,” kata Kepala Pusbang Film, Dr. Maman Wijaya ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu (1/4).

Sebelumnya, pada Kamis (30/3/2017), telah berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pusbang Film dengan Bekraf, yang isinya mengatur pelaksanaan tugas masing-masing dalam perfilman. Kerjasama itu perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaanya.

Dalam menentukan koridor mana yang bisa dilalui oleh masing-masing pihak sebenarnya sudah diatur dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kemdikbud dan Bekraf, ketika Mendikbud masih dijawab oleh Anies Baswedan. MoU perlu dibuat karena banyak kegiatan yang bersinggungan di antara kedua instisusi. Misalnya seni pertunjukkan, tata boga, dan lain sebagainya. Entah kenapa, dalam urusan perfilman “friksi” kedua institusi justru paling sering muncul ke permukaan.

“Saya juga tidak tahu kenapa teman-teman film aja yang diurus oleh Bekraf. Mungkin teman-teman di Bekraf lagi konsen dulu ke film,” kata Maman.

Ke depan, setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangi diharapkan tidak ada lagi “saling serobot” penanganan film, karena masing-masing sudah tahu kavling yang harus diduduki.

Jika ada festival film di luar negeri, urusan menjual film, mempromosikan, membuat booth film atau menawarkan lokasi syuting, itu menjadi wewenang Bekraf. Sedangkan pengiriman produser atau insan film, penanganan kegiatan workhsop, menjadi tugas Pusbang.

“Kan kalau dua-duanya membuat booth, tidak enak,” kata Maman.

Sedangkan di dalam negeri, Pusbang bertugas memfasilitasi pembuatan film sampai jadi. Kemudian apakah film itu memiliki nilai jual, lalu didistribusikan ke mana saja, itu menjadi wewenang Bekraf.

“Kalau dilihat garis besarnya, baik Bekraf maupun Kemandikbud terkesan menangani soal yang sama. Bekra menangani kesenian, di Kemdikbud juga ada Direktorat Kesenian. Tetapi praktek penanganannya beda. Misalnya dalam kesenian tari: jika orang ingin pandai menari, Direktorat Kesenian yang menangani pendidikannya. Tetapi setelah dia pandai menari, lalu ingin masuk ke ranah komersil, dunia pertunjukkan, itu wewenangnya Bekraf. Apakah orang Bekraf paham hal itu atau tidak, saya tidak tahu,” kata Maman.

Perbedaan tugas dan wewenang itu sejauh ini belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk kalangan perfilman sendiri. Karena dalam banyak kegiatan, jarang ditemukan pejabat dari kedua institusi itu datang bersama. Contohnya ketika Lifelike Pictures mengadakan penandatanganan kerjasama produksi film Wiro Sableng dengan perusahaan film Amerika, Fox International, hanya Kepala Bekraf Triawan Munaf yang hadir, tetapi tidak satu pun pejabat dari Kemendikbud yang muncul.

“Karena itu menyangkut investasi asing, permodalan, maka wewenangnya ada di bawah Bekraf. Tetapi menyangkut isi film, Pusbang ikut bertanggungjawab. Lala Timothy (produser Wiro Sableng) juga beberapa kali bertemu dengan saya untuk mendiskusikan konten cerita film Wiro Sableng,” ungkap Maman.

Pelaksanaan Hari Film Nasional 2017 yang dipusatkan di Studio Perum PFN Jakarta, juga hasil kolaborasi Pusbang Film dan Bekraf, dibantu oleh pihak lain seperti PFN dan beberapa Direktorat di Kemendikbud. Namun porsi terbesar dalam tanggungjawab, baik host maupun cost, ada di bahu Kemendikbud dengan bebapa Direktoratnya dan Pusbang Film.

Bahwa kemudian yang terlibat muncul adalah Kepala Bekraf Triawan Munaf, itu soal lain. Mungkin karena Panitia HFN yang dibiayai oleh jajaran Kemdikbud melihat keududukan Triawan Munaf yang “sejajar” dengan Menteri.

“Kalau saya kan enggak apa-apa. Biar aja orang yang tampil, saya kan tidak perlu harus menonjol,” kata Maman ketika ditanya soal itu.

Kini persoalan mulai terang-benderang. Semoga tidak ada lagi saling serobot, seperti semboyan bus kota: “Sesama bus kota dilarang saling mendahului”, dan di bawah dua institusi negara, film Indonesia menjadi tuan rumah yang lebih berwibawa.

 

 

 

 

Share This: