PPATK Sambangi KPK Bahas RUU Perampasan Aset

_

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jumat (10/2/2017) datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahas kerja sama dalam bidang pencegahan korupsi.

Kedatangan PPATK ke KPK adalah untuk membicakan peningkatan koordinasi di dalam menangani tindak pidana pencucian uang, khususnya yang asalnya dari korupsi.

“Kami juga berbicara mengenai capacity building, pelatihan bersama dan lainnya,” ujar Ketua PPATK, Ki Agus Ahmad Badarudin saat konferensi pers di Gedung KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif pertemuan  hari ini juga membahas upaya bersama untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset atau Aset Recovery,  guna memberi landasan hukum bagi KPK dalam merampas harta hasil tindak pidana korupsi.

“Ini penting sekali karena,  kalau KPK menangani tindak pidana korupsi, terus asetnya kita bisa cek. Aset-aset itu bisa kita ambil alih atau kita rampas kalau itu benar-benar berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang,” kata La Ode.

RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah lama dibahas, namun belum juga rampung. Rencananya Presiden akan segera menandatangani Ampres (Amanat Presiden) terkait RUU perampasan aset tersebut.

“Dengan adanya UU ini, kedepannya akan memudahkan Jaksa, KPK dan PPATK dalam pencegahan korupsi,” tambah La Ode Syarif.

 

Share This: