Pro Kontra Cekal Terhadap Setya Novanto

Foto: rappler
_

Perlawanan ata pencekalan yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi terhadap Ketua DPR Setia Novanto, mulai muncul dari Gedung Parlemen Senayan.

Rabu (12/3) malan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menghasilkan kesepakatan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencabut status cegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Rapat yang dihadiri delapan (8) fraksi kecuali Hanura & Demokrat itu juga membahas nota protes Fraksi Golkar atas dikeluarkannya status cekal itu.‎

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Sudding menilai status cekal ketua DPR bisa mengganggu kinerja parlemen terutama terkait lintas negara.

‎‎”‎Ya saya kira ini sangat menganggu apalagi dalam posisi ketua DPR dalam hubungan parlemen di lintas negara. Tapi, saya kira akan dicermati proses penanganan kasus oleh KPK terhadap beliau (Setya Novanto),” ujar Sekjen Partai Hanura itu di Senayan.

Pimpinan DPR pun meradang dengan mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terhadap status ini. Wakil DPR, Fahri Hamzah, menilai pencegahan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang uji materi Undang-Undang Keimigrasian. Ia meminta Presiden membatalkan status cegah tersebut.

Fahri Hamzah mengatakan, kalau ada pencekalan sebelum terjadi penyidikan, itu boleh dibatalkan. “Tapi Masalanya kan orang takut sama KPK,” kata Fahri di Senayan.

Namun Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengoreksi sikap DPR yang melayangkan nota protes kepada Presiden Joko Widodo atas status pencegahan Ketua DPR Setya Novanto selaku saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Yusril menyatakan permintaan pencegahan seorang saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan oleh undang-undang yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden yang tercantum pada pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan, pasal pencegahan seorang saksi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 memang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan Nomor nomor 64/PUU-IX/2011. Dengan demikian, hanya orang yang berstatus tersangka saja yang baru bisa dicekal.

“Masalahnya, Undang-undang KPK yang membolehkan mencekal saksi, masih berlaku dan belum pernah diubah atau dibatalkan oleh MK,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (12/4/2017).

“Jadi kalau Novanto keberatan dicekal oleh KPK sedangkan statusnya baru sebagai saksi, maka dia bisa mengajukan uji materi ke MK untuk membatalkan pasal dalam Undang-undang KPK yang membolehkan mencekal seseorang yang baru berstatus saksi,” lanjut dia.

Selain itu, Yusril menuturkan, Novanto bisa menempuh langkah hukum lain yakni dengan menggugat KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji apakah keputusan cekal itu beralasan secara hukum atau tidak. Sebabnya, pencegahan itu diminta KPK dengan sebuah Surat Keputusan.

“Sebagai Ketua DPR sudah sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan menempuh jalur hukum, bukan DPR melakukan protes ke Presiden. Apalagi semua tahu bahwa KPK adalah lembaga independen yang bukan bawahan Presiden,” papar Yusril.

Peneliti bidang hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Ester, mempertanyakan protes Dewan Perwakilan Rakyat terhadap status pencekalan kepada Setya Novanto. Menurut dia, protes terhadap status pencekalan Novanto menghambat pengusutan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik.

“Kalau DPR mau kasus ini selesai, dukung dong kinerja KPK. Ngapain malah mengajukan keberatan cekal terhadap SN (Setya Novanto). Motif ini harus dicari tahu,” kata Lalola seusai acara Ngobrol-Ngbrol Santai Regenerasi Antikorupsi di Markas Band Slank, Jalan Potlot III, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.

Share This: