PTUN Tolak Gugatan GKR Hemas

_

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kubu GKR Hemas terkait dengan permohonan pembatalan pengambilan sumpah pimpinan DPD oleh Oesman Sapta Odang (OSO) pada beberapa waktu lalu.

“Menimbang azas formalitas permohonan pemohonan fiktif positif tak terpenuhi, maka menurut pasal 15 huruf a peraturan Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa amar putusan atas penerimaan permohonan untuk dapat keputusan maka menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima karena tak memenuhi syarat formal,” ujar Hakim Anggota, Nelvy Christin dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Dijelaskan, dalam perkara ini Majelis hakim berpendapat bahwa pengambilan sumpah DPD oleh MA tak termasuk dalam aktivitas pejabat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lingkungan yudikatif, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan. Karena aktivitas di MA adalah terkait pengangkatan kepegawaian dan pemberhentian pegawai dan hakim, termasuk aktivitas organisasi.

“Karena pengambilan sumpah DPD oleh MA tak masuk dalam pasal tersebut, maka majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli Yusril Ihza Mahendra bahwa tindakan pengambilan sumpah oleh wakil ketua MA tidak dapat dijadikan objek sengketa di PTUN karena tindakan seremonial ketatanegaraan,” papar Hakim.

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, kepada para pemohon dihukum untuk membayar perkara.

“Mengadili, permohonan pemohon tak dapat diterima. Kedua, membebani para pemohon unturk membayar perkara 386 ribu. Demikian diputuskan dalam PTUN,” bebernya.

Meskipun dalam perma nomor nomor 5 tahun 2015, ini merupakan putusan final dan mengikat.

“Namun demikian berdasarkan kaidah hukum sesuai MA Nomor 175 Peninjauan Kembali TUN 2016, masih ada kesempatan bagi yang tak sependapat untuk mengajukan Peninjauan Kembali,” tegasnya.

Share This: