Rajamohanan Divonis 3 Tahun Penjara

_

Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia , Ramapanicker Rajamohanan Nair, divonis 3 tahun penjara, dalam sidang kasus suap di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

 

 

tersangka kasus penyuapan terhadap Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno terkait masalah pajak PT EK Prima, .

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Jhon Halasan Sibutarbutar menyatakan,  Ramapanicker Rajamohanan Nair terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah dan dihukum  dengan pidana 3 tahun dengan denda Rp. 200 juta.  Apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama lima bulan.

Ramapanicker Rajamohanan Nair terbukti melanggar pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa juga telah mencederai tatanan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya dalam sektor perpajakan. Sedangkan yang meringkan terdakwa mengakui, sopan dan belum pernah dihukum,” ujar Hakim Halasan.

 

Putusan hakim tersebut lebih ringan dibandingan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut kurungan 4 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 6 bulam penjara.

 

 

Menanggpi putusan tersebut, Rajamohanandan tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Rajamoanan didakwa melakukan penyuapan sebesar Rp 1,9 miliar terhadap pejabat penyelenggara negara, Handang Soekarno, pejabat di Ditjen Pajak. Supa diberikan untuk membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP, seperti pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Selain itu terkait dengan penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Share This: