Raker Pansus Papua DPD RI, Pemda Papua dan Forkopimda Hasilkan 8 Kesimpulan

_

Setelah mendengarkan pemaparan dari pihak pemda dan segenap Forkopimda, maka Pansus Papua DPD RI menyimpulkan 8 hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, Pansus Papua DPD meminta agar penanganan masalah Papua, khususnya pasca kerusuhan beberapa waktu lalu dilakukan secara sinergis kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan segenap tokoh-tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama maupun elemen-elemen sosial kemasyarakatan lainnya;

Kedua, Pansus DPD Papua meminta terutama pihak aparat keamanan untuk mengantisipasi segala hal yang akan terjadi pada tanggal 1 Desember 2019 dengan mengedepankan upaya dialog dengan berbagai tokoh-tokoh;

Ketiga, Pansus Papua DPD mengharapkan pengedepanan pendekatan budaya non keamanan dalam setiap penyelesaian gejolak yang terjadi di masyarakat;

Keempat, Pansus Papua DPD akan mendorong upaya revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan melibatkan Pemerintah Papua, MRP dan DPRP serta seganap tokoh-tokoh Papua dalam setiap tahapan pembahasan;

Kelima, Pansus Papua DPD mendorong adanya upaya untuk penyelesaian pasca konflik terutama penanganan pengungsi serta penduduk dan mahasiswa yang eksodus ke Papua, agar tidak terlantar keberlangsungan pendidikannya.

Keenam, Pansus Papua mengkaji dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan pelanggaran HAM masa sekarang;

Ketujuh, Pansus Papua DPD RI akan mendukung usulan Pembentukan Daerah Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat Papua sepanjang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Papua;

Kedelapan, Pansus Papua DPD akan melakukan pendalaman lebih lanjut kepada para pihak, baik di Daerah, maupun dengan Pemerintah Pusat melalui dialog intensif agar dalam kerja-kerja pansus ke depan dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat

Jayapura, 27 November 2019

 

Ketua Pansus Papua
Filep Wamafma

Share This: