Refly Harun: Jokowi Tak Punya Alasan Kuat Memindahkan Ibu Kota Negara

_

Ahli hukum tatanegara Refly Harun menyatakan Jokowi tidak punya alasan kuat yang tak terbantahkan untuk memindahkan ibu kota negara.

Pernyataan itu disampaikan Rabu siang di Jakarta, mengomentari Tim Kajian LEAD Indonesia yang menyatakan Pemerintah perlu memperjelas tujuan pemindahan ibu kota negara.

Kalau sekedar karena kemacetan, lanjut Refly, macet bisa diatasi. Kalau soalnya kepadatan penduduk dan pemerataan pembangunan, pembangunannya yang diratakan ke tempat lain. “Bukan ibu kota negata yang dipindahkan,” jelas Refly.

Refly juga mempertanyakan memindahkan ibu kota negara ke titik tengah Indonesia. “Titik tengah itu apa urgensinya?”

Menurut Refly, ibu kota negara itu fundamental sifatnya. “Jakarta bukan sekedar kota, tapi menyangkut banyak aspek penting sosial, budaya, sejarah, lokasi Proklamasi Kemerdekaan RI, dan sebagainya,” kata Refly.

Sebelumnya, Tim Kajian LEAD Indonesia yang terdiri dari enam fellows, yakni Laksmi D. Noeh, Teten Avianto, Anjelita Malik, D. A. Purbasari, Hening Parlan, dan Haris Jauhari merilis hasil kajian yang meliputi lima rekomendasi kepada Pemerintah.

Rekomendasi pertama ialah, Pemerintah perlu memperjelas tujuan dan capaian target pindah sejak awal. “Agar ibukota pindah dengan bahagia,” tutur Laksmi D. Noeh.

Perlu referendum

Bagi Refly Harun, memindahkan ibu kota negara merupakan persoalan fundamental. “Pertama harus ada alasan yang tak terbantahkan bahwa ibu kota negara mau tidak mau harus pindah. Ini belum ada,” katanya.

“Kedua, kalau mau menjalankan politik demokratis dan partisipatif, harus ada endorsmen dari rakyat dalam bentuk referendum,” katanya.

Ketiga, lanjut Refly, setelah ada persetujuan rakyat melalui referendum, baru lakukan political dan legal approval.

“Sampaikan ke DPR untuk mendapatkan political approval. Legal approval melalui kajian akademik maupun komprehensif. tutur Rafly. Nah, sekarang ini, step pertama pun belum dilampaui Jokowi,” tutur Refly.

Share This: