Refly Harun: Kecurangan Pemilu Saat Ini Menyebar

_

Pemilu adalah sarana yang absah dan demokratis untuk memilih pemimpin-pemimoin bangsa dan wakil rakyat, baik daerah maupun naaional yang diharapkan dapat memenuhi janji kemerdekaan. Tetapi pada kenyataannya pemimpin-pemimpin itu yang menjadi bagian masalah. Banyak dari mereka yang tidak hadir sebagai pembawa solusi, membawa kesejahteraan bangsa, melainkan mereka jadi pencoleng-pencoleng negara.

Demikian antara lain dikatakan oleh Pakar Hukum Tatanegara DR. Refly Harun, dalam Pidato Kebudayaan Sutan Takdir Alisjahbana Memorial Lecturer yang diberi tajuk “Dalam Jebakan Politik Elektoral” di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rabu (9/8/2017) malam.

Acara dibuka oleh Ketua Akademi Jakarta, Taufik Abdullah, sambutan Gubernur DKI Jakarta dan pembacaan riwayat hidup Refli Harun oleh Ketua KPU, Arief Budiman.

Refly menyoroti terjadinya fenomena pembuatan UU Pemilu yang baru dilakukan menjelang pemilu, semata-mata karena ada kepentingan para pembuatnya. Kapan pun UU Pemilu dibuat, selalu menimbulkan persoalan.

“Mengapa kita tidak membuat undang-undang Pemilu yang berdaya jangkau dua puluh tahun atau lebih,” katanya.

Semakin ke sini, tambah Refly, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pembudayaan nilai-nilai kejujuran, ketertiban dan keadilan malah menimbulkan praktek kecurangan (fraud). Kondisi demikian terus saja direpetisi, dan tidak juga menemui solusi penyelesaaiannya, seolah kita tidak pernah mengevaluasi kealahan-kesalahan terdahulu dan larut dalam kubangan yang sama.

Perbedaan substantif antara Pemilu di masa Orde Baru dan saat ini adalah tidak terletak pada level jujur dan adil, melainkan sekedar pada agen kecurangan. Pada era Orde Baru dengan kekuatan koersifnya, negara menjadi agen tunggal kecurangan.

Pada saat ini kecurangan menyebar, baik pada calon maupun penyelenggara, sehingga kemenangan sulit diprediksi. Panasea dari penyakit ini selalu sama: mengubah undang-undang. Padahal Pemilu tidak akan lebih baik. Malah kecurangan akan semakin melebar, karena aktor-aktor kecurangan semakin pintar.

Mayoritas pembuat undang-undang, kata Refly, bisa jadi pelaku kecurangan itu sendiri. Penegakan hukum Pemilu misalnya dibuat tumpul, meski diawal dibuat sangar.

Baca naskah pidato selengkapnya disini.

Dalam pidatonya Refly menyoroti maraknya korupsi di kalangan Kepala Daerah dan anggota Parlemem. Menurutnya, jika Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada, entah sudah berapa anggota parlemen yang ditangkap. Ironisnya, kini KPK diincar keberadaannya melalui Hak Angket, karena itu dia menegaakan menolak hak angket.

Fenomena dukung-mendukung calon presiden yang marak belakangan ini. Setidaknya sudah ada 3 partai politik yang menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo, padahal Pemilu masih 2 tahun lagi. Refly berharap Presiden Joko Widodo untuk tidak terjebak dalam senandung dukung mendukung.

Refly setuju dengan gagasan Presiden hanya menjabat selama satu periode dengan durasi 6 tahun. Dengan demikian presiden bisa berkonsentrasi bekerja. Karena sekarang ini seorang Kepala Negara atau Kepala Daerah paling efektif hanya bekerja selama 3 tahun. Karena tahun pertama masa perkenalan, dan setahun menjelang berakhir masa jabatannya, sudah harus bersiap-siap mencalonkan diri lagi. Ia berharap Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh, dan terus kerja, kerja, kerja, seperti janjinya.

Share This: